Repelita Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto soal pencabutan pagar laut, dengan menyeret nama mantan Presiden Jokowi.
Instruksi tersebut disampaikan melalui Ketua MPR Ahmad Muzani pada Rabu, 15 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, tindakan pencabutan pagar laut di wilayah perairan Tangerang dan Bekasi belum dilakukan oleh Menteri ATR/BPN maupun aparat terkait.
Said Didu melalui akun X miliknya menilai bahwa instruksi Presiden Prabowo masih dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
"Sepertinya perintah tegas Presiden @prabowo ttg penertiban pagar laut masih digoreng oleh kaki tangan Jokowi dan Oligarki yg ada dlm pemerintahan Prabowo. Menteri dan DPR masih berputar kayak gangsing," tulis Said Didu pada 16 Januari.
Komentar netizen pun meramaikan unggahan tersebut, dengan sebagian besar menyoroti kinerja pemerintah yang dianggap lambat dalam menindaklanjuti instruksi tersebut.
“Pejabat yg berwenang berjamaah mengatakan tidak tahu, Sekarang pak @prabowo sdh mengeluarkan perintah dan pejabat dibawahnya malah lelet bak pentium 2 dgn berbagai alasan. Apakah perintah presiden masih blm jelas & blm dipahami oleh mereka?” ujar @SangKaisar723a.
Tidak ketinggalan, komentar dari netizen lain yang menyarankan agar pemerintah bertindak lebih tegas. “Cuma cabut pagar bambu yang pemiliknya ga jelas, pemerintah ini kesusahan. Presiden sampai mentri mentri kebingungan,” kata @TheRingOfPowers.
Ada juga yang mengusulkan agar dilakukan reshuffle terhadap menteri yang tidak menjalankan perintah dengan tegas. "Saran buat pak presiden, reshuffle semua Mentri yg TDK menjalankan perintah," tulis @Muchlis_Muchfi.
Selain itu, ada yang mendesak Presiden Prabowo untuk bertindak tegas terhadap pihak yang tidak mematuhi perintahnya. "Ayo pak @prabowo tindak tegas yg tidak mau mematuhi perintahmu," seru @ayo_nonton.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
