Rocky Gerung Duga Pemecatan Ubedilah Badrun dari Jabatan Kaprodi UNJ Gara-gara Kritis Soal Gratifikasi Keluarga Jokowi

 

Repelita Jakarta - Ubedilah Badrun, dosen dan aktivis di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), baru-baru ini diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Sosiologi, meskipun masa jabatannya masih berlangsung hingga tahun 2027. Pemberhentian ini memicu berbagai spekulasi mengenai alasan di balik keputusan tersebut.

Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa pemecatan Ubedilah diduga berkaitan dengan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ubedilah dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dugaan gratifikasi yang melibatkan keluarga Presiden.

Rocky Gerung mengatakan bahwa meskipun belum ada penjelasan resmi dari pihak universitas, sangat sulit untuk mengabaikan dugaan keterkaitan antara pemecatan Ubedilah dengan kritiknya terhadap keluarga Jokowi. "Ubedilah sudah melaporkan dugaan gratifikasi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tidak ada tindak lanjut yang jelas," ujar Rocky di kanal YouTube-nya.

Rocky menilai bahwa pemecatan Ubedilah dapat dilihat sebagai upaya untuk meredam suara-suara kritis yang dapat mengganggu stabilitas kampus. "Pemberhentian ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari kalangan kampus terhadap pengaruh kritik terhadap kebijakan pemerintah. Universitas seharusnya menjadi tempat bebas berpikir dan mengemukakan argumen, bukan tempat untuk menekan kritik," tambahnya.

Ubedilah, yang juga dikenal sebagai mentor para aktivis BEM, selama ini banyak menentang kebijakan pemerintah dengan pendekatan akademis. Pemecatannya dari jabatan strategis di UNJ semakin mempertegas dugaan adanya tekanan politik yang bertujuan menghilangkan suara kritis dari dunia pendidikan.

Sejumlah netizen turut memberikan komentar terkait pemecatan ini. "Orang-orang yg kritis dan jujur harus disingkirkan karena dianggap pengacau, sungguh ironis negara ini, yang korup malah dibela," tulis @adel***. "Jabatan nggak penting, yang lebih penting mengingatkan penguasa dzolim, membela rakyat yang tertindas, dan mendapat ridho Allah SWT," ujar @davi***.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan ketidakpuasan yang muncul di kalangan dosen UNJ terkait pembayaran tunjangan kinerja yang belum dipenuhi selama lima tahun terakhir. Banyak dosen yang merasa hak mereka tidak dihargai, yang turut mempengaruhi moral dan motivasi pengajaran di kampus.

Masyarakat akademis kini menantikan reaksi lebih lanjut dari pihak UNJ. Sementara itu, sejumlah pihak mendesak Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian serius terhadap kebebasan akademik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga