Repelita Jakarta - Agar dukungan publik semakin kuat, Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mengusut kasus-kasus yang muncul sebagai buah dari rezim Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun diduga terlibat dalam berbagai kasus tersebut, yang membuat kemarahan publik terus memuncak.
Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menilai bahwa momentum 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah waktu yang tepat untuk mengungkap kasus-kasus tersebut.
“100 hari pemerintahan Prabowo belum tergerak untuk usut kemarahan publik terkait kasus-kasus yang dilakukan oleh Jokowi dan kroninya selama 10 tahun kekuasaan. Padahal itu hal yang terpenting yang mesti didahulukan oleh Prabowo, jika ingin dapat dukungan publik tambah kuat,” kata Muslim.
Menurut Muslim, salah satu beban terberat yang ditinggalkan Jokowi adalah masalah keuangan negara berupa utang yang diklaim ke publik hanya sebesar 8 ribu triliun rupiah.
“Sedangkan menurut DPR, utang negara mencapai lebih dari 20 ribu triliun. Bagaimana mau kelola negara dan menggerakkan sektor ekonomi dan industri kalau tidak ada uang? Padahal itu yang lebih penting,” tegasnya.
Muslim juga menyoroti kinerja Kementerian Keuangan yang belum terlihat berbuat banyak untuk memulihkan ekonomi, meskipun pemerintah menggembar-gemborkan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Dengan kinerja di 100 hari rezim ini belum menampakkan ekonomi bergerak tumbuh. Itu terlihat dari gerakan dolar yang semakin kuat dan rupiah yang semakin lemah,” bebernya.
Dalam aspek penegakan hukum, lanjut Muslim, juga belum ada perkembangan signifikan. Hingga kini, aparat penegak hukum belum juga memeriksa Jokowi terkait berbagai kasus yang muncul.
“Prabowo terlihat masih takut Jokowi. Entah faktor apa,” pungkas Muslim.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
