Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mendorong institusi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar lebih aktif dalam mengejar pelaku tindak pidana korupsi.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, berpendapat bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Prabowo perlu melakukan perubahan signifikan, salah satunya dengan menangani pemberantasan korupsi secara serius.
“Mendorong KPK lebih fokus dan aktif mengejar korupsi kakap, bukan hanya suap ratusan juta, serta mereformasi institusi kepolisian, di samping membatasi dan memangkas biaya dinas pegawai dan pejabat negara,” tegas Ray Rangkuti.
Ray juga mengungkapkan bahwa Prabowo perlu melakukan perampingan kabinet dengan mencopot sejumlah menteri yang dianggap tidak berkontribusi baik atau menuai kontroversi di masyarakat.
“Dalam hal efisiensi dan peningkatan kinerja pemerintahan, Prabowo perlu mencopot menteri 1. Bahlil Lahadalia (menteri offside dan berjawah Solo), 2. Yandri Susanto (kop surat kementerian untuk keperluan pribadi dan belum terdengar kiprahnya), 3. Budi Arie Setiadi (dikaitkan dengan kasus judol),” katanya.
Dalam hal reformasi institusi kepolisian, Ray menyarankan agar Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terlebih dahulu.
“Di era kepemimpinannya, wajah kepolisian kita sangat teruk. Isu partai coklat alias parcok menguat. Cepat dan tanggap dalam membungkam aktivis kritis, tetapi lemah dalam hal pemberantasan korupsi,” ucapnya.
Menurutnya, Listyo adalah Kapolri yang ditunjuk oleh Jokowi. Prabowo butuh Kapolri yang sepenuhnya merupakan pilihannya sendiri, bukan warisan orang lain.
“Tanpa itu, akan sangat sulit mendorong reformasi institusi polisi. Reformasi institusi polisi ini adalah hal urgent dan utama yang harus segera dilakukan oleh Pak Prabowo,” demikian Ray Rangkuti. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok