Prabowo Didesak Tolak PDIP, Pengamat: Publik Bisa Dirugikan

 

Repelita Jakarta - Beberapa pengamat dan analis politik menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak merangkul PDIP ke dalam barisan koalisi pemerintahannya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan bahwa bergabungnya PDIP dapat merugikan publik.

Selain menghilangkan oposisi yang berperan sebagai penyeimbang pemerintah, keberadaan PDIP di pemerintahan juga dinilai dapat menghambat penegakan hukum terhadap sejumlah kader partai yang terjerat skandal korupsi, seperti Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang tersandung kasus suap Harun Masiku. “Yang dirugikan adalah publik, karena pengusutan dan tekanan pada skandal korupsi yang melibatkan PDIP bisa saja mereda. Bagi pemerintahan Prabowo, hal ini juga dapat menyebabkan kekuasaan penuh tanpa pengawasan ketat,” ujar Dedi di Jakarta.

Dedi menambahkan bahwa ada kekhawatiran tata kelola pemerintahan akan serupa dengan masa Presiden ke-7 Joko Widodo jika PDIP bergabung. “Satu sisi memang mengkhawatirkan, karena tata kelola pemerintah akan serupa dengan masa Jokowi,” katanya.

Direktur Trust Indonesia Ahmad Fadhli menilai PDIP memang sudah seharusnya berada di luar pemerintahan. Menurutnya, sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2024, PDIP memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harapan dan aspirasi masyarakat di parlemen. “Agar setidaknya ada kelompok yang berupaya menyampaikan aspirasi atau kepentingan masyarakat di parlemen. Karena itu penting bagi kita semua berharap PDIP akan mengambil jalan dan positioning tersebut,” ujar Ahmad.

Di tengah isu tersebut, muncul kabar bahwa pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diinisiasi oleh Partai Gerindra tanpa persetujuan partai lain dalam Koalisi Indonesia Maju. Disebutkan bahwa komunikasi virtual telah terjalin antara Prabowo dan Megawati, membahas sejumlah kesepakatan politik agar PDIP merapat ke koalisi, termasuk isu penundaan penahanan Hasto serta pergantian Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Prabowo memiliki hak untuk bertemu siapa saja tanpa perlu meminta persetujuan pihak lain. “Yang pertama, Prabowo bebas bertemu dengan siapa saja tanpa harus minta persetujuan yang lain,” ujar Dasco di Jakarta.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya syarat dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan, Dasco memastikan belum ada pembicaraan ke arah tersebut. “Yang kedua, belum ada pembicaraan mengarah ke koalisi, apalagi syarat-syarat tertentu,” tambahnya.

Kondisi ini memunculkan dinamika politik yang terus bergulir, seiring dengan upaya masing-masing partai untuk menentukan arah politik pascapemilu.(*).

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga