Pagar Laut Ber-HGB, Rocky Gerung: Siapa yang Memberi Izin?

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait isu pemagaran laut yang terjadi di Tangerang, yang menurutnya sangat rumit dan lebih kompleks daripada sekadar tindakan pembongkaran.

Menurut Gerung, meskipun Presiden Prabowo memerintahkan TNI untuk membongkar pagar tersebut, Menteri Kelautan justru meminta agar pagar dicabut dengan alasan sedang dalam penyelidikan.

Rocky Gerung menilai bahwa nelayan yang disebut-sebut memasang pagar tersebut sebenarnya hanya digunakan sebagai kamuflase untuk kepentingan yang lebih besar.

Ia menjelaskan bahwa kawasan yang dipagar tidak hanya dibatasi dengan pagar, tetapi juga telah dikapling dan bahkan diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk wilayah tersebut.

Rocky Gerung mempertanyakan bagaimana laut bisa diterbitkan HGB-nya, padahal menurut hukum laut tidak boleh dimiliki oleh individu atau pihak swasta.

"Laut itu tidak boleh di-HGB-kan karena laut itu kalau mau HGB minta izin pada terumbu karang, minta izin pada ikan, minta izin pada kepiting di situ kan," ungkap Rocky Gerung.

Ia menegaskan bahwa laut adalah milik bersama yang harus terbuka untuk umum dan tidak boleh dikuasai oleh korporasi atau individu.

Rocky Gerung juga mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan adil, dapat berkembang menjadi perlawanan sosial.

“Saya melihat bahwa soal pagar bambu ini perlahan-lahan sedang berubah menjadi perlawanan sosial,” ujarnya.

Menurutnya, jika pemerintah gagal memberikan jawaban yang jelas, rakyat akan mencari keadilan melalui jalur lain, yang berisiko memicu ketegangan sosial.

Meskipun pagar laut telah dibongkar, Rocky Gerung menilai bahwa masalah utama belum selesai, yakni siapa yang memberi izin pemasangan pagar dan dasar hukum apa yang digunakan untuk memberikan hak eksklusif di kawasan tersebut.

“Masalah yang tetap tertinggal adalah misteri itu pagar siapa, diberi izin oleh siapa,” tegas Gerung.

Dia juga menegaskan bahwa proses hukum harus terus berjalan agar para pejabat yang terlibat dalam pemberian HGB di era pemerintahan sebelumnya dapat dimintai pertanggungjawaban, mengingat hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum yang mengatur bahwa laut adalah milik bersama.

Rocky Gerung menutup pernyataan dengan peringatan bahwa jika pemerintah tidak mampu memberi kejelasan, rakyat akan mencari keadilan melalui perlawanan sosial yang lebih besar, yang bisa merambah ke isu-isu sosial, agama, bahkan SARA.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga