Pagar Laut Ber-HGB, Netizen Makin Suudzon ke Jokowi: Siapa Lagi yang Memberikan Izin

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan pandangannya terkait isu pemagaran laut di Tangerang yang dinilai sangat kompleks. Meskipun Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI untuk membongkar pagar tersebut, Menteri Kelautan meminta agar dicabut dengan alasan sedang dalam penyelidikan.

Rocky Gerung mencurigai bahwa nelayan yang disebut-sebut memasang pagar tersebut hanya digunakan sebagai kamuflase untuk kepentingan yang lebih besar, karena kawasan tersebut sudah dikapling dan diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB).

Rocky Gerung mempertanyakan bagaimana laut bisa diberikan HGB, karena menurut hukum, laut seharusnya tidak bisa dimiliki oleh individu atau pihak swasta. Laut, yang menurutnya adalah milik bersama, harus tetap terbuka untuk umum dan tidak bisa dikuasai oleh korporasi atau individu.

“Laut itu tidak boleh dihgb-kan karena laut itu kalau mau HGB minta izin pada terumbu karang, minta izin pada ikan, minta izin pada kepiting di situ kan,” ujarnya.

Rocky Gerung juga memperingatkan bahwa jika masalah pemagaran ini tidak diselesaikan dengan adil, hal ini dapat memicu perlawanan sosial yang lebih besar. Ia menyatakan bahwa jika pemerintah gagal memberikan kejelasan, rakyat akan mencari keadilan melalui jalur lain, yang dapat memicu ketegangan sosial.

“Saya melihat bahwa soal pagar bambu ini perlahan-lahan sedang berubah menjadi perlawanan sosial,” katanya.

Terkait hal tersebut banyak netizen yang berprasangka buruk pada Presiden sebelumnya, Jokowi. Mereka mempertanyakan siapa yang memberikan izin untuk menerbitkan HGB di kawasan laut yang seharusnya terbuka untuk umum.

“HGB siapa lagi yang memberikan kalau tidak atas perintah JOKOWI, ini jelas-jelas melanggar undang-undang dan korup, ADILI JOKOWI,” tulis akun @hadipur***

“Kerusakan yg diperbuat pak Jokowi bener-bener luar biasa. Entah bgmn cara dia mempertanggungjawabkan, negara kayak milik dia pribadi saja,” tulis @Umm***

“Inti dari masalah ini adalah Jokowi yang harus segera diadili,” tulis @habib***

“Kelakuan Mulyono..laut sampai dijual,” tulis @Ase***

“Bukan makin kacau…tapi makin terang benderang… kongkalikong dan hegemoni oligarki,” tulis @drb***(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga