Kasus Pagar Laut: Rocky Gerung Sebut AHY Terseret dalam Kepentingan Politik Jokowi

 

Repelita Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terseret dalam pusaran kasus penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) area pagar laut di Tangerang. Kasus pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut masih menjadi perbincangan hangat publik.

Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara mengenai masalah ini. Menurutnya, hal yang penting dalam kasus pagar laut adalah mengetahui kepentingan siapa yang ada di balik penerbitan HGB tersebut. "Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari?" ujar Rocky dalam tayangan YouTube-nya.

Rocky menambahkan bahwa isu ini sangat politis, terutama pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Ia mengatakan, meskipun yang terlibat adalah menteri AHY, masyarakat tetap ingin mengetahui siapa yang sebenarnya memberi perintah sehingga tindakan yang melanggar hukum itu bisa dilakukan oleh PIK 2.

"Mau menterinya AHY atau siapa pun tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh PIK 2," ujar Rocky.

Rocky juga menyoroti pentingnya waktu penerbitan HGB dan sertifikat hak milik (SHM) yang terjadi sebelum Jokowi lengser. "Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat? Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan?" tambahnya.

Menurut Rocky, penyelidikan oleh aparat penegak hukum perlu segera dilakukan untuk mencari kejelasan terkait siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh penerbitan HGB tersebut.

Ia bahkan menganalisis kemungkinan adanya kaitan antara kasus pagar laut dengan penunjukkan AHY sebagai menteri oleh Presiden Jokowi pada 2023. Publik menduga, Jokowi membuat "jebakan Batman" yang melibatkan AHY dan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu karena menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi, misalnya," kata Rocky.

Sebelumnya, AHY sempat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 2023-2024. Kini, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AHY menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga