[BREAKING NEWS] HEBOH Kejanggalan Riwayat Kerja dan Pendidikan Buzzer Jokowi yang Jabat Komisaris BUMN

 

Repelita Jakarta - Kejanggalan terkait riwayat pendidikan dan pekerjaan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni), Kristia Budiyarto, mencuat setelah dilakukan verifikasi oleh Tempo.

Dalam data yang tercantum di laman resmi PT Pelni, Kristia menyebutkan dirinya sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, serta memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.

Namun, hasil penelusuran menunjukkan ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum dengan fakta yang ada. Berdasarkan pengecekan di laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kristia tidak terdaftar sebagai alumni Universitas Hasanuddin.

Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Abdullah Sanusi, mengonfirmasi bahwa Kristia tidak tercatat sebagai mahasiswa maupun alumni di universitas tersebut. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Universitas Hasanuddin tidak memiliki Fakultas Ilmu Komunikasi, melainkan Program Studi Ilmu Komunikasi yang berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Lebih lanjut, Tempo menemukan bahwa perusahaan yang disebutkan Kristia, PT Planet Tecno, tidak tercatat dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Pencarian melalui mesin pencari Google pun tidak menemukan informasi terkait perusahaan tersebut.

Tempo mencoba menghubungi Kristia melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon pada Rabu, 15 Januari 2025, namun tidak mendapat respons. Pada Kamis, 16 Januari 2025, upaya konfirmasi lebih lanjut juga tidak membuahkan hasil.

Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni, Ditto Pappilanda, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham dan mereka mengutamakan profesionalisme dan integritas dalam pengawasan kinerja perusahaan.

Kristia, yang dikenal sebagai buzzer aktif sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terus mengkampanyekan dukungannya terhadap pemerintah. Setelah masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024, ia mendukung Presiden Prabowo Subianto. Aktivitasnya di media sosial seringkali memicu kontroversi, seperti cuitan yang dianggap provokatif dan menyinggung kelompok tertentu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga