Respons Gibran soal Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK: Kenapa yang Ditanyakan Saya?

 

Repelita, Solo - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto diduga terlibat dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

Gibran menegaskan bahwa kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia meminta agar media menanyakan hal tersebut langsung kepada KPK. "Kenapa yang ditanyakan saya? Tanya ke KPK, gak ada kaitannya ya," ujarnya saat ditemui di Solo, Rabu.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, juga memberikan tanggapan singkat terkait kasus ini. Ia menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Menghormati proses hukum yang ada," ucap Jokowi di Solo. Namun, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh ketika namanya dikaitkan dengan penetapan Hasto sebagai tersangka. "Sudah purnatugas, pensiun aja," katanya sambil tertawa.

KPK sebelumnya menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan. Hasto diduga bekerja sama dengan Harun Masiku untuk menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang telah meninggal dunia.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto juga diduga mengarahkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan palsu terkait kasus Harun Masiku. "Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya," ujar Setyo dalam konferensi pers di Jakarta.

Selain itu, Hasto diduga memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi yang berfungsi sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku agar merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2020.

Hasto juga disebut memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel sebelum pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Juni 2024. Langkah-langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menghalangi proses hukum yang dilakukan KPK.

Kasus ini menambah sorotan terhadap PDIP, khususnya menyangkut etika dan integritas para pemimpin partai di tengah proses hukum yang sedang berjalan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga