Repelita, Jakarta 20 Desember 2024 - Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan mengenai pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Ganjar menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang.
"Sudah selesai dan semua sudah berjalan," ujar Ganjar usai menghadiri rapat terbuka peringatan Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis (19/12/2024).
Menurutnya, keputusan pemecatan Jokowi dilakukan setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Hal ini, menurut Ganjar, merupakan bentuk konsistensi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang telah memberikan dukungan penuh selama pemerintahan Jokowi. "Semua sudah dihitung, Ibu Mega itu orang yang sangat konsisten," tambahnya.
Ganjar juga menyatakan bahwa jika pemecatan dilakukan saat Jokowi masih menjabat, hal itu akan menimbulkan interpretasi lain di masyarakat. Dengan demikian, pemecatan setelah Jokowi tidak lagi menjabat adalah langkah yang lebih tepat, sesuai dengan konsistensi PDI-P.
Sebelumnya, pada Senin (16/12/2024), PDI-P mengumumkan pemecatan 27 kadernya, termasuk Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, melalui Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Surat pemecatan tersebut ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pada 14 Desember 2024.
Pemecatan Jokowi dilakukan karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak tatanan demokrasi. Sementara itu, Gibran dipecat karena melanggar etika partai setelah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Bobby Nasution dipecat karena maju dalam Pilkada Sumatera Utara 2024 melalui partai lain.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
