'Nasehat Untuk PKS (Kalo Masih Mau Menerima Nasehat)'

 

Oleh: Arsyad Syahrial

Kenapa RK-Sus kalah di Jakarta? Mungkin tak perlu analisis ideologis yang rumit. Cukup lihat bahwa pemilih rasional di Jakarta selalu berada di atas level nasional. Jika "tidak beres", mereka akan memberi "hukuman", seperti yang terlihat dalam Pemilu Legislatif (Pileg) DKI dari waktu ke waktu.

Dulu, PPP menjadi juara di DKI. Kini, situasinya berbeda. PDIP menang di Jakarta pada 1999, tetapi setelah dianggap tidak performa, pemilih rasional memberikan "hukuman" pada 2004, dan PKS pun keluar sebagai juara. Ketika PKS dianggap tidak performa, mereka pun "dihukum", dan PDIP kembali unggul hingga 2024. Namun, PDIP pun akhirnya menerima "hukuman" atas ketidakberhasilannya, dan PKS kembali menjadi pemenang di Pileg 2024.

Namun, beberapa bulan setelah kemenangan PKS pada Pileg 2024, pemilih rasional kembali memberikan "hukuman" kepada PKS dengan mengalihkan suara mereka ke Pramono-Rano. Ini terjadi karena mereka merasa tindakan PKS tidak konsisten, terutama setelah partai tersebut meninggalkan calon yang diusungnya sendiri, Anies Baswedan, dan memilih bergabung dengan KIM++ serta mengusung calon lain. Ditambah dengan dukungan PKS kepada menantu Presiden Jokowi, membuat pemilih merasa kecewa.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga mempengaruhi daerah sekitar, termasuk Jawa Barat, bahkan secara nasional. Pemilih PKS merupakan pemilih rasional terbesar di Indonesia.

Meskipun beberapa pihak mungkin menyebut pemilih ini sebagai "baper voters", kenyataannya mereka telah menunjukkan "power" mereka dalam memilih.

Berdasarkan survei, hanya 30% pemilih PKS yang memilih Paslon 01. Sisanya, mereka tidak memilih, meskipun sudah ada imbauan dan fatwa yang mendukung.

Dengan kalahnya paslon CaKaDa dari internal PKS, ada beberapa pelajaran penting yang harus dipahami oleh PKS:

1. Jangan meremehkan suara konstituen PKS, karena mayoritas dari mereka adalah pemilih rasional.
2. Evaluasi kembali keberadaan PKS di KIM++, apakah benar ini memberi manfaat bagi partai, atau justru PKS hanya dimanfaatkan untuk mendukung pihak tertentu, bahkan sampai pada mendukung dinasti Jokowi.
3. Jangan menyalahkan pemilih yang tidak memilih. Terimalah bahwa keputusan Majelis Syuro mungkin salah dan jujurlah dalam mengakui kesalahan tersebut. Keputusan Syuro, meski diambil dengan niat baik, bisa saja keliru.

Tidak ada jaminan bahwa keputusan Majelis Syuro selalu benar, dan melindungi diri dengan motto "keputusan Syuro walau salah lebih baik daripada keputusan perseorangan walau benar" bukanlah hal yang bijak. Berkah terletak pada kebenaran, meskipun itu berarti berdiri sendiri.

Jika pelajaran ini tidak diambil, bukan tidak mungkin bahwa Pemilu 2029 akan lebih buruk bagi PKS dibandingkan dengan 27 November 2024 kemarin. Semoga hal itu tidak terjadi. ***

Baca Juga