Trump Tuding Iran Gunakan AI untuk Sebar Disinformasi, Foto Aksi Dukung Pemimpin Baru Disebut Hasil Rekayasa

 

Repelita Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran menggunakan kecerdasan buatan sebagai senjata disinformasi untuk memanipulasi kesuksesannya di tengah konflik yang sedang berlangsung antara kedua negara .

Trump menyampaikan klaim tersebut melalui unggahan di platform Truth Social dan saat berbicara di Air Force One pada Minggu 15 Maret 2026, ia juga menuding media Barat berkoordinasi dengan Iran guna menyebarkan berita palsu hasil rekayasa .

Trump menyoroti tiga contoh spesifik terkait dugaan penyebaran hoaks oleh Iran dengan menyebut Teheran telah memamerkan armada kapal kamikaze yang sebenarnya tidak pernah ada .

Selain itu ia mengeklaim bahwa foto-foto unjuk rasa yang dihadiri 250 ribu warga Iran untuk mendukung Pemimpin Tertinggi baru Mojtaba Khamenei adalah hasil rekayasa AI dan menegaskan bahwa acara yang tampak besar itu tidak pernah terjadi .

Trump juga menuduh Iran memalsukan keberhasilan serangan terhadap kapal induk USS Abraham Lincoln dan mendesak agar pihak yang menyebarkan berita palsu segera didakwa dengan pasal pengkhianatan .

"Iran telah lama dikenal sebagai ahli manipulasi media dan hubungan masyarakat. Mereka tidak efektif dan lemah secara militer, tetapi sangat pandai 'memberi makan' media berita palsu yang sangat menghargai informasi palsu," tulis Trump dilansir News18 .

Sementara itu Reuters telah memverifikasi gambar dari pelabuhan Basra di Irak yang menunjukkan kapal-kapal Iran bermuatan bahan peledak tampak menyerang dua kapal tanker bahan bakar, insiden ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya satu awak kapal .

Menyusul keluhan Trump, Ketua Komisi Komunikasi Federal Brendan Carr mengeluarkan peringatan keras dengan mengancam akan mencabut lisensi stasiun televisi yang dianggap tidak mengoreksi arah pemberitaan mereka .

Pernyataan tersebut disampaikan Carr melalui platform X dengan menyertakan tangkapan layar unggahan Trump, memperingatkan bahwa lembaga penyiaran yang menyiarkan distorsi berita memiliki kesempatan untuk berbenah sebelum masa pembaruan lisensi tiba .

“Hukumnya jelas, penyiar harus beroperasi untuk kepentingan publik, dan mereka akan kehilangan lisensi jika tidak melakukannya,” tutur Carr dilansir The Independent .

FCC sendiri merupakan badan independen yang bertugas mengeluarkan lisensi siaran berdurasi delapan tahun kepada stasiun televisi lokal, namun komisi ini sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melisensikan jaringan televisi besar secara keseluruhan seperti CBS atau NBC .

Kewenangan FCC juga dibatasi oleh perlindungan Amandemen Pertama yang melarang penyensoran materi siaran, sehingga ancaman pencabutan lisensi ini menuai kontroversi di kalangan pengamat hukum .

Ancaman FCC langsung memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari kubu Partai Republik, dengan Senator Ron Johnson dari Wisconsin menegur Carr karena dirinya sangat mendukung Amandemen Pertama .

Johnson menekankan bahwa pemerintah federal seharusnya tidak terlalu mencampuri urusan sektor swasta, terutama dalam hal kebebasan pers yang dijamin konstitusi .

Kritik serupa juga datang dari Gubernur California Gavin Newsom yang menyebut peringatan lisensi itu sangat tidak konstitusional dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Amerika .

Sementara itu Senator Chris Murphy dari Connecticut menilai tindakan administrasi Trump mirip kebijakan totaliter yang biasa dilakukan negara-negara otoriter .

“Sangat ilegal bagi pemerintah untuk menyensor kebebasan berpendapat yang tidak disukainya mengenai perang Iran yang dilancarkan Trump,” tutur Senator Elizabeth Warren dilansir The Guardian .

Lebih lanjut komisaris FCC dari Partai Demokrat Anna Gomez menegaskan bahwa komisi tersebut sebenarnya tidak berdaya untuk melaksanakan ancaman pencabutan dari Carr .

Ia mendorong seluruh lembaga penyiaran untuk terus meliput berita secara independen tanpa perlu merasa takut akan tekanan dari pemerintah yang berkuasa .

Kontroversi ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah Trump dengan media arus utama yang kerap mengkritik kebijakan perangnya melawan Iran .

Para pengamat menilai bahwa upaya Trump mengontrol narasi perang menunjukkan kekhawatirannya terhadap opini publik yang mulai berbalik arah .

Dengan semakin banyaknya korban jiwa dan membengkaknya biaya perang, dukungan terhadap kebijakan militer Trump di Iran mulai menurun di kalangan masyarakat Amerika .

Langkah mengancam media dengan pencabutan lisensi dinilai sebagai upaya putus asa untuk membungkam kritik yang semakin keras terhadap perang yang tidak populer ini .

Dunia internasional terus memantau perkembangan situasi yang semakin kompleks, baik di medan perang Timur Tengah maupun di kancah politik dalam negeri Amerika Serikat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga