Upaya Hentikan Program MBG Lewat Surat UNICEF, Natalius Pigai: Ketua BEM UGM Lawan Prinsip HAM

 

Repelita Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto secara tegas meminta program Makan Bergizi Gratis dihentikan secepatnya karena dinilai tidak sesuai kondisi riil di lapangan.

Bahkan organisasi mahasiswa tersebut mengirim surat terbuka kepada United Nations International Children’s Emergency Fund pada enam Februari dua ribu dua puluh enam agar lembaga internasional itu ikut berperan menghentikan program tersebut.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai langsung merespons langkah BEM UGM dengan menyatakan bahwa upaya menghentikan program itu sama dengan menentang prinsip hak asasi manusia.

Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendidikan bagi orang kecil anak-anak kecil kesehatan bagi anak-anak kecil makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF ya harapan dari UNICEF.

Pigai menegaskan bahwa siapa pun yang ingin menghapus program makan bergizi gratis cek kesehatan gratis pendidikan gratis sekolah rakyat serta koperasi merah putih berarti menentang hak asasi manusia.

Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis cek kesehatan gratis pendidikan gratis sekolah rakyat koperasi merah putih adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia.

Ia menekankan bahwa program tersebut selaras dengan harapan Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga tidak mungkin UNICEF menghentikannya karena itu merupakan keinginan organisasi dunia tersebut.

Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa Anda meminta UNICEF menghentikan tidak mungkin karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pigai juga menyinggung bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran melaksanakan amanat rakyat yang sejalan dengan aspirasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prabowo dan Gibran melaksanakan amanat rakyat sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Surat BEM UGM sendiri merupakan respons terhadap tragedi siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari sepuluh ribu rupiah.

Dalam surat itu mahasiswa menilai kejadian tersebut mencerminkan kegagalan negara menjamin hak dasar anak khususnya akses pendidikan yang layak.

Mereka menyoroti kesenjangan antara statistik pemerintah dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.

Tiyo menyatakan angka-angka yang dipaparkan pemerintah terasa jauh dari kondisi lapangan dan menyindir presiden seolah hidup dalam imajinasi sendiri.

Mahasiswa juga mengkritik prioritas anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada persoalan kemanusiaan mendesak seperti pendidikan dan gizi anak.

Pigai tetap membuka ruang kritik selama ditujukan untuk perbaikan pelayanan agar program berjalan maksimal bukan untuk menghapusnya sama sekali.

Kalau kritik dalam rangka perbaikan boleh kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal boleh tapi menentang mau meniadakan program-program hak atas sandang pangan dan papan adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia.

Kontroversi ini terus bergulir di ruang publik dengan perdebatan antara hak kritik mahasiswa dan dukungan pemerintah terhadap program prioritas nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga