Mulyanto Peringatkan: Jangan Gegabah Terima Dagang RI-AS, Klausul Halal Ancam Kedaulatan & Identitas Bangsa

 

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerima kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.

Menurutnya terdapat sejumlah klausul dalam perjanjian tersebut yang bertentangan dengan undang-undang nasional.

Perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat tidak boleh hanya dilihat dari sisi tarif dan angka transaksi di balik itu terdapat klausul yang menyentuh langsung kedaulatan ekonomi dan identitas bangsa khususnya terkait sertifikasi halal sementara di AS sendiri kebijakan tarif Trump dibatalkan oleh Mahkamah Agung mereka ujar Mulyanto di Jakarta pada Senin dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh enam.

Ia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera memanggil menteri terkait guna mengklarifikasi poin-poin kesepakatan dagang yang dianggap merugikan kepentingan Indonesia.

DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terkait perjanjian dagang ini demi menjaga kepentingan nasional.

Terkait aturan halal-haram bagi umat Islam Indonesia bukan persoalan teknis semata melainkan persoalan yang sangat sensitif menyangkut keyakinan dan ketenangan batin mayoritas rakyat Indonesia soal ini harus jelas tegasnya.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin setiap produk yang beredar di pasar domestik memenuhi standar halal sesuai syariat dan hukum nasional.

Setiap perubahan dalam pengaturan halal harus dilakukan secara hati-hati transparan dan dengan pertimbangan mendalam.

Mulyanto mengecam adanya klausul dalam perjanjian internasional dengan Amerika Serikat yang berpotensi membatasi kewenangan Indonesia dalam mengatur sertifikasi halal.

Perjanjian dagang dengan Amerika Serikat harus dikaji secara serius agar tidak merugikan kedaulatan regulasi nasional.

Parlemen perlu memastikan bahwa otoritas nasional tetap memiliki hak penuh dalam menentukan standar mekanisme audit pengawasan dan pengakuan lembaga sertifikasi tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun kita tidak bisa didikte oleh pihak asing terkait soal keyakinan halal-haram ini katanya.

Indonesia tidak menolak kerja sama global atau harmonisasi standar namun harmonisasi tidak boleh mengorbankan kedaulatan regulasi halal.

Pengakuan terhadap lembaga sertifikasi asing harus tetap melalui proses verifikasi yang ketat transparan dan sesuai dengan hukum Indonesia.

Soal kehalalan tidak boleh direduksi menjadi sekadar standar teknis perdagangan tetapi harus diposisikan sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan ungkap Mulyanto.

Parlemen perlu memastikan pengaturan halal tetap menjaga kepercayaan publik jika masyarakat merasa standar halal ditentukan atau dipengaruhi pihak luar hal ini dapat menimbulkan kegelisahan sosial serta menurunkan kepercayaan terhadap negara dan memicu ketidakstabilan ekonomi domestik.

Stabilitas pasar nasional sangat bergantung pada legitimasi kebijakan negara.

Kritik terhadap klausul halal bukan berarti menolak kerja sama internasional justru sebaliknya Indonesia harus memperkuat kerja sama yang adil berimbang dan menghormati kedaulatan domestik.

Kemitraan strategis harus memperkuat bukan melemahkan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Karena itu parlemen perlu segera memanggil pemerintah untuk menjelaskan secara rinci klausul terkait sertifikasi halal membuka ruang konsultasi publik serta menyusun mandat renegosiasi yang jelas kepentingan umat dan kedaulatan nasional harus menjadi prioritas utama tuturnya.

Indonesia harus tampil sebagai negara berdaulat yang percaya diri mampu bekerja sama secara global tanpa kehilangan jati diri dan berani memperjuangkan kepentingan rakyat serta nilai-nilai keagamaan dalam setiap perjanjian internasional pungkas Mulyanto.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga