Dian Sandi PSI: Membela Jokowi Bukan Menjilat, Tapi Perintah Partai

 

Repelita Jakarta - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, merespons tudingan yang kerap diarahkan kepadanya sebagai penjilat karena konsisten membela Presiden ke-7 RI, Jokowi, dalam berbagai polemik termasuk isu dugaan ijazah palsu.

Dian menegaskan, sikapnya bukan bentuk sanjungan berlebihan atau upaya mengambil hati, melainkan bagian dari komitmen politik partai yang harus dijalankan.

“Membela Pak Jokowi itu bukan menjilat,” ujar Dian dikutip dari cuitannya di akun X, Minggu (22/2/2026).

Ia menyebut, pembelaan terhadap Jokowi merupakan konsekuensi dari garis kebijakan internal partai yang harus dijalankan seluruh kader tanpa terkecuali.

“Tapi menjalankan perintah konstitusional Partai,” tegas Dian merespons berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Lebih jauh, ia memastikan bahwa seluruh kader PSI memiliki sikap yang sama dalam menghadapi berbagai tudingan yang diarahkan kepada Jokowi.

“Semua kader PSI menjadi garda terdepan menjaga harkat dan martabat beliau,” kuncinya menutup pernyataan di media sosial.

Seperti diketahui, Jokowi dalam beberapa waktu terakhir terus diterpa oleh isu dugaan ijazah palsu yang menjadi polemik di ruang publik.

Selain Roy Suryo Cs, Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menjadi salah satu pihak yang terus mengulik polemik tersebut.

Dalam sebuah perbincangan, Bonatua menegaskan bahwa hingga saat ini keaslian ijazah Jokowi masih sebatas klaim sepihak dari para pendukungnya.

Baginya, belum pernah benar-benar diperlihatkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

“Belum ada yang lihat (ijazah Jokowi), yang ada adalah pengakuan-pengakuan Dian Sandi di Medsos,” ujar Bonatua dikutip, Kamis (19/2/2026).

Dikatakan Bonatua, apa yang beredar saat ini masih berupa klaim belaka, belum sampai pada pembuktian yang bisa diuji secara objektif.

“Klaim, masih klaim, ini saya jawab, Bang, dengan kacamata publik, kacamata lembaga publik,” lanjutnya menjelaskan perspektif yang digunakan.

Ia bahkan mengemukakan hipotesis pribadinya yang cukup tajam terkait ketiadaan bukti fisik ijazah tersebut.

“Dan hipotesis saya adalah ijazah tidak ada, karena memang, maaf, Bang, ya, jenis penelitiannya harus ada, supaya jelas apa yang mau dicari," terangnya.

Bonatua kemudian mengaitkan pandangannya dengan sebuah tayangan televisi swasta pada 2017 yang menurutnya menghadirkan sosok yang mengaku sebagai pembuat ijazah palsu.

“Abang coba, nggak apa-apa saya sebut TV swasta, jadi di TV sebelah, Bang, tahun 2017, ada suatu acara kesaksian pelaku pembuat ijazah palsu di Pramuka, dihadiri menteri, dihadiri eks komisioner KPU, nah, sebut saja namanya Iwan katanya kan," tukasnya.

Ia mengutip pengakuan yang disampaikan sosok tersebut terkait modus pengurusan ijazah secara tidak prosedural.

“Jadi si Iwan ini bilang gini, dia itu untuk memasukkan ijazah persyaratan tidak perlu asli, segitu gampang,” bebernya menceritakan pengakuan di tayangan tersebut.

Menurut cerita yang ia sampaikan, prosesnya bahkan disebut hanya bermodal fotokopi dan legalisasi administratif semata.

“Dia fotokopi yang asli, dia ganti fotonya, difotokopi lagi, tinggal dia bawa hasil fotokopi yang dileges ke lembaga yang sesuai logonya, dikasih amplop, selesai, langsung dileges," ungkapnya.

Bonatua juga menyinggung kemungkinan adanya praktik perawatan terhadap oknum tertentu untuk mengantisipasi klarifikasi di kemudian hari.

“Nah, lebih canggih lagi gimana kalau ada yang curiga katanya? Eh, dirawat bang," tandasnya memberikan ilustrasi.

Ia melanjutkan dengan ilustrasi yang cukup blak-blakan mengenai oknum yang dirawat hubungannya akan memberikan kesaksian palsu jika sewaktu-waktu didatangi pihak berwenang.

“Misalnya gini, kalau nanti ada yang nanya di sana klarifikasi, bilang iya ya, bener pak, dia rawat itu orang, jadi begitu ada klarifikasi, klarifikasi administrasi, iya benar itu punya kami kan," jelasnya.

Bahkan, ia menyebut kemungkinan praktik tersebut tidak berhenti di level administrasi, tetapi bisa merambah ke level pimpinan.

“(Jadi orang administrasi direktoratnya dirawat sama dia?) Jangan-jangan bukan orang administrasi, rektornya juga dirawat, tergantung ke jabatannya," imbuhnya.

Bonatua menegaskan bahwa seluruh pernyataan itu disampaikannya dalam kerangka penelitian dan penyusunan hipotesis, bukan sekadar spekulasi liar.

“Dia cerita, Bang, di situ, ini lah akibat, ini, makanya saya sebelum meneliti, Bang, saya teliti dulu semua," Bonatua menuturkan.

“Saya cek datanya ini, saya harus menemukan hipotesis yang mendekati, jangan gue menghayal lah, hipotesis itu nggak boleh mengambang," kuncinya menegaskan metodologi yang digunakan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga