Amien Rais Kritik Keras Prabowo: Jangan Bangun Ratusan Batalyon Saat Rakyat Masih Megap-megap

 

Repelita Jakarta - Politisi senior Amien Rais mengkritik rencana perluasan peran serta struktur Tentara Nasional Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi rakyat terutama kelompok ekonomi lemah yang menjadi prioritas utama.

Amien menilai sisa masa jabatan Prabowo hingga Oktober dua ribu dua puluh sembilan menjadi periode krusial untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum sosial politik dan ekonomi yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Ia menyebut tantangan tersebut sebagai misi yang tidak mudah dan memerlukan kehati-hatian ekstra.

Selain isu pertahanan Amien juga menyoroti penunjukan sejumlah pejabat kabinet termasuk Bahlil Lahadalia serta Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya keberlanjutan peran Luhut menunjukkan kesinambungan kebijakan dari era sebelumnya yang perlu dicermati.

Amien mengaku terkejut dengan hubungan dekat Prabowo dan Luhut namun memandang dinamika itu harus diawasi agar arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik luas.

Ia mempertanyakan urgensi pembentukan Kodam baru di berbagai wilayah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Maluku Utara Papua Tengah serta Papua Barat Daya.

Amien juga menyayangkan rencana pembentukan ratusan batalyon termasuk batalyon teritorial pembangunan yang mencakup sektor pertanian peternakan perikanan hingga kesehatan.

Saya tentu bangga kalau TNI kita tangguh tetapi pertimbangkan dampaknya pada rakyat yang membayar pajak.

Ia mengingatkan tugas pokok TNI adalah tulang punggung pertahanan negara sesuai Pasal tiga puluh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Empat Belas Lima Puluh sedangkan fungsi keamanan berada pada kepolisian.

Menurutnya perluasan peran TNI ke sektor sipil berpotensi mengaburkan mandat utama tersebut dan menimbulkan ketidakseimbangan.

Amien menyinggung data kemiskinan yang masih tinggi dan meminta pembangunan kekuatan militer diseimbangkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jangan sampai jutaan rakyat masih megap-megap sementara kita membangun ratusan batalyon.

Ia meminta Presiden Prabowo melakukan reorientasi kebijakan jika diperlukan agar penguatan pertahanan tetap sejalan dengan kepentingan rakyat kecil secara adil dan merata.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga