Prabowo Buka Jalan Swasta Kelola Lumpur Banjir Aceh untuk Tambahan Pendapatan Daerah

Repelita Aceh Tamiang - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa endapan lumpur pasca banjir bandang di Aceh telah menarik perhatian beberapa perusahaan swasta untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Ia memberikan lampu hijau bagi pihak swasta yang berminat mengelola lumpur tersebut.

Hasil pengelolaan nantinya dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah setempat.

“Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana, jadi tidak hanya di sungai tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan ini saya kira bagus sekali ya. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan ya,” ujar Prabowo saat memimpin rapat koordinasi di lokasi pembangunan hunian Danantara pada Kamis 1 Januari 2026.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah menteri kabinet serta pejabat tinggi negara.

Di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Menteri Investasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani.

Dalam kesempatan itu, Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar pembersihan lumpur yang menyebabkan pendangkalan sungai-sungai besar di Aceh segera dilaksanakan secara masif oleh Kementerian Pertahanan dan TNI.

Usulan tersebut bertujuan agar setelah sungai didalami, kapal pengangkut bantuan serta alat berat bisa langsung masuk tanpa harus melalui jalur darat yang memakan waktu.

“Kita lakukan dua sekaligus, satu adalah pendalaman. Satu (lagi) yang membawa alat berat sehingga dia bisa masuk sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” kata Sjafrie.

“Kita sudah bicara dengan Wapang (Wakil Panglima TNI), dengan Angkatan Darat kita harus upayakan ini besar-besaran, tidak hanya Tamiang, tapi juga di Bieuren kita kerjakan itu, kita lihat juga kalau ada, di Sibolga,” lanjutnya.

Prabowo menyambut baik usulan tersebut dan langsung menyetujuinya.

Ia juga memerintahkan agar pelaksanaan melibatkan para pakar teknik dari berbagai institusi.

Termasuk BUMN konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, perguruan tinggi, hingga perusahaan internasional yang berpengalaman dalam proyek dredging skala besar.

“Saya sudah setuju saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama cari bicara dengan ahli-ahli engineering dari mungkin dari karya-karya (BUMN), dari PU dan juga dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering world ini kan engineering world skala besar, jadi dredging,” paparnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga