Repelita Jakarta - Ketua Kagama Cirebon Heru Subagia menulis opini yang mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memberikan sanksi atau ancaman kepada warga negara yang bergabung dengan militer asing melainkan juga menyediakan solusi nyata serta kerangka hukum yang memadai bagi mereka yang mencari kehidupan layak di luar negeri.
Tulisan ini menyoroti maraknya video viral yang menampilkan warga Indonesia terlibat dalam pasukan militer negara lain sebagai bagian dari operasi khusus di medan konflik.
Banyak kasus warga negara Indonesia bergabung dengan militer Rusia maupun Ukraina bahkan sebagian besar tidak terdeteksi atau tidak mengakuinya secara terbuka.
Penulis mencoba melihat persoalan ini dari sudut kemanusiaan ketenagakerjaan serta politik dalam konteks kondisi saat ini.
Jangan bicara nasionalis karena klaim bahwa pemegang kekuasaan masih memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme sejati dinilai sebagai kebohongan besar.
Bukti nyata penjarahan sumber daya alam maraknya korupsi serta banyaknya pejabat pusat dan daerah yang terjaring operasi tangkap tangan menunjukkan orientasi kekuasaan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada melayani rakyat serta menjunjung Pancasila dan UUD 1945.
Sudah saatnya berhenti menghakimi atau memvonis warga negara yang mencari nafkah di luar negeri termasuk kasus viral seorang perempuan bernama Kezia Syifa yang bergabung dengan Army National Guard di Maryland Amerika Serikat.
Keputusan Syifa bergabung dengan militer Amerika dinilai sebagai bentuk keterpaksaan paling pahit di tengah sulitnya dan mahalnya menjadi aparatur negara di Indonesia.
Video viral menunjukkan Syifa diantar orang tua serta kerabat di bandara sambil menjelaskan alasan utamanya.
Jadi alasan aku kenapa mau jadi tentara Amerika yang pertama adalah jadi tentara di Indonesia itu sulit guys harus keluarin duit ratusan juta ujar Syifa dalam rekaman yang beredar.
Meski Undang-Undang Kewarganegaraan melarang WNI menjadi tentara asing tanpa izin presiden namun realitas di lapangan jauh lebih rumit dan penuh paradoks baik dari sisi individu maupun pemerintah itu sendiri.
Ironi semakin terasa ketika lulusan Amerika seperti Syifa justru tidak mendapat tempat di negeri sendiri sementara biaya menjadi prajurit TNI sangat mahal dan sulit dijangkau.
Penulis berharap Presiden Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang militer dapat segera merespons kasus ini dengan sungguh-sungguh.
Kejadian warga negara hijrah ke militer asing hanya karena akses menjadi bagian TNI terhalang biaya tinggi seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah.
Prabowo semestinya merasa malu bahkan terluka melihat anak bangsa memilih berkarier di institusi militer negara lain akibat kondisi di dalam negeri yang tidak mendukung.*
Editor: 91224 R-ID Elok

