Hendri Satrio: Wacana Pilkada Lewat DPRD adalah Pencabutan Hak dan Kenikmatan Rakyat

 

Repelita Jakarta - Pakar komunikasi politik Hendri Satrio kembali memberikan tanggapan mengenai wacana pemerintah untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari mekanisme langsung kembali menjadi pemilihan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hendri Satrio menilai keinginan dari sejumlah elit politik tersebut merupakan sebuah upaya untuk mencabut salah satu hak dan kebahagiaan yang dinikmati oleh masyarakat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.

Dia mempertanyakan konsekuensi yang akan dihadapi oleh publik apabila hak istimewa tersebut benar-benar diambil alih oleh segelintir orang di tingkat legislatif daerah.

Hendri Satrio menegaskan bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah sebuah perayaan kedaulatan yang sepenuhnya milik dan untuk kepentingan rakyat.

Namun demikian, banyak kalangan politisi saat ini berargumen bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan anggaran negara yang sangat besar, mencapai angka triliunan rupiah.

Para elit tersebut kemudian berasumsi bahwa dana yang sangat besar itu sebaiknya dialihkan untuk membiayai sektor-sektor lain yang dianggap lebih prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan program pembangunan lainnya.

"Tapi pada saat kita memilih demokrasi, ya demikian rakyat dipersilakan untuk milih langsung siapa komandannya, siapa pemimpinnya," tandas Hendri Satrio.

Dia mengakui bahwa para penggagas wacana ini menyampaikan berbagai argumentasi untuk mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD, salah satunya adalah jaminan bahwa aspirasi masyarakat tetap akan didengar.

Mereka juga menyatakan bahwa dewan perwakilan rakyat di daerah tidak akan mengabaikan suara konstituen dan masyarakat dapat memberikan masukan mengenai calon-calon yang layak untuk menduduki posisi bupati, wali kota, maupun gubernur.

"Pesan saya, wahai para Bapak-bapak penuntuk kebijakan di sana, Ibu-ibu penuntuk kebijakan di sana, tolong hak rakyat jangan dihilangkan. Rakyat sudah diberikan kenikmatan untuk memilih sendiri," tandasnya.

Meski menyatakan demokrasi adalah milik rakyat, Hendri Satrio melihat kemungkinan besar wacana ini akan tetap diloloskan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai pertimbangan dan alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Dia menyimpulkan bahwa gagasan untuk menyerahkan pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur kepada DPRD atau wakil rakyat di daerah tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan.

Hendri Satrio memastikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan serangkaian kajian mendalam terkait rencana penerapan sistem pilkada melalui DPRD tersebut.

Dia menyatakan bahwa kajian-kajian yang dilakukan bukanlah bertujuan untuk mengukur kadar demokrasi, melainkan lebih kepada memperkirakan tingkat reaksi atau gejolak yang mungkin timbul dari masyarakat.

Dia berpendapat bahwa jika reaksi publik dinilai tidak terlalu signifikan atau tidak menimbulkan gejolak yang berarti, maka kebijakan perubahan sistem pilkada ini akan dilanjutkan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga