
Repelita Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak keras usulan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dalih penghematan anggaran karena dianggap mengancam esensi demokrasi.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan pandangan tersebut dalam acara talkshow televisi swasta nasional pada 1 Januari 2026.
Ya kalau bicaranya adalah untuk efisiensi, enggak usah ada pemilihan (oleh) DPRD juga. Sekda saja atau ASN saja bikin jadi kepala daerah, enggak usah kita pilih. Jadi berdasarkan tim pansel saja, itu sama sekali enggak pakai duit.
Deddy menilai timing kemunculan wacana ini mencurigakan karena baru disuarakan setelah koalisi pendukung pemerintah meraih kemenangan di pemilu nasional.
Usul disampaikan setelah koalisi pemerintah memenangkan pertarungan satu tahun. Saya yakin kalau ini diangkat sebelum Pilpres, sebelum pileg, bubar semua tuh.
Ia menjelaskan bahwa biaya penyelenggaraan pilkada langsung tidak akan membengkak jika dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif atau presiden.
Kalau Pilkada disatukan dengan pemilu DPR, DPRD atau Pilpres, tidak ada biaya tambahan kecuali cetak surat suara.
Deddy menuding akar pemborosan sesungguhnya berada pada praktik mahar politik di internal partai politik.
Saya punya pengalaman, satu kursi bisa sampai miliaran rupiah. Saya dengar bahkan bisa dua miliar. Itu partai politik yang bikin.
Partai sering mengusung calon berdasarkan kemampuan finansial ketimbang rekam jejak dan integritas sehingga memicu politik uang.
Masalahnya partai sendiri memilih orang tanpa melihat rekam jejak. Akhirnya siapa yang punya uang, itu yang jalan.
Ia juga menyoroti lemahnya peran penyelenggara, pengawas, serta penegakan hukum dalam mencegah praktik tersebut.
Ini sama saja elu yang berbuat elu yang menyalahkan orang lain. Blaming the victim.
PDIP menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan bentuk perlindungan hak politik rakyat yang tidak boleh dikorbankan demi alasan efisiensi semata.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

