Begini kemarahan Netanyahu mengetahui Qatar dan Turki masuk Dewan Gaza

Repelita Yerusalem - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penolakan resmi terhadap komposisi Dewan Eksekutif Gaza yang diumumkan oleh pemerintahan Amerika Serikat.

Keberatan utama disampaikan terkait penyertaan perwakilan dari Qatar dan Turki dalam dewan penasihat yang akan mengawasi pemerintahan sementara di wilayah tersebut.

Menurut laporan dari saluran televisi Israel Channel 12, Netanyahu menyampaikan keberatannya dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.

Netanyahu menegaskan bahwa pembentukan dewan tersebut menjadi suatu kejutan bagi pihak Israel karena dilakukan tanpa pemberitahuan atau konsultasi terlebih dahulu.

Dalam percakapan tersebut, Rubio dikabarkan menyatakan bahwa keputusan untuk melibatkan kedua negara itu telah bersifat final dan tidak dapat diubah.

Seorang pejabat senior Israel yang dikutip harian Yediot Aharonot juga menyuarakan ketidakpuasan yang sama mengenai hal ini.

Pejabat tersebut menyebutkan bahwa keikutsertaan Qatar dan Turki tidak termasuk dalam pemahaman awal yang disepakati bersama Washington.

Wewenang dan fungsi dari dewan yang dibentuk tersebut juga dinilai masih belum memiliki kejelasan yang memadai.

Keterlibatan kedua negara itu dianggap sebagai bentuk balas dendam dari penasihat Donald Trump, Jared Kushner dan Steve Witkoff.

Latar belakangnya adalah penolakan keras Israel untuk membuka Perlintasan Rafah sebelum seluruh jenazah tahanan dikembalikan.

Netanyahu dalam pidatonya di sidang parlemen Israel mengonfirmasi adanya perbedaan pendapat dengan pemerintahan Amerika Serikat mengenai dewan ini.

Namun ia menegaskan bahwa Israel akan tetap melanjutkan implementasi fase kedua dari rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Trump.

Perdana Menteri Israel bersikukuh bahwa tidak akan ada kehadiran militer dari Turki maupun Qatar yang ditempatkan di wilayah Gaza.

Pernyataan tersebut hanya membatasi kehadiran pasukan bersenjata dan tidak menutup kemungkinan peran lain dalam rekonstruksi.

Kantor Perdana Menteri Israel secara resmi menyatakan bahwa tidak ada koordinasi dengan Amerika Serikat terkait pengumuman dewan tersebut.

Masalah ini rencananya akan dibahas lebih lanjut dalam komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

Di sisi lain, Kantor Media Pemerintah di Gaza menyambut baik pembentukan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Jalur Gaza.

Mereka menilai langkah ini sebagai upaya untuk mengatasi realitas administrasi dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Kesiapan penuh dinyatakan untuk menjalani proses penyerahan kewenangan agar transisi pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.

Menurut keterangan Gedung Putih, Dewan Eksekutif Gaza bertugas mendukung Kantor Perwakilan Tinggi dan Komite Nasional Palestina.

Tujuan utamanya adalah mempromosikan tata kelola yang efektif serta mempercepat penyediaan layanan dasar kepada masyarakat.

Dewan ini juga diharapkan dapat mendukung stabilitas dan kemakmuran di Gaza dalam jangka panjang.

Anggota dewan terdiri dari sebagian tokoh Dewan Pendiri termasuk Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, dan Mark Rowan.

Tokoh regional yang terlibat antara lain Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali al-Thawadi.

Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad juga tercatat sebagai bagian dari komposisi dewan tersebut.

Seluruh kegiatan dewan ini beroperasi di bawah payung besar yang disebut Dewan Perdamaian pimpinan Donald Trump.

Media Bloomberg melaporkan bahwa sekutu-sekutu Eropa Amerika Serikat berusaha mengubah ketentuan dalam dewan tersebut.

Mereka juga membujuk negara-negara Arab untuk menekan pemerintahan Trump terkait komposisi dan wewenang dewan.

Media Axios mengutip pernyataan pejabat Prancis yang menyatakan tidak berniat menanggapi positif undangan untuk bergabung.

Di dalam negeri Israel, Netanyahu justru mendapat kritik tajam dari kalangan oposisi politik.

Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut kehadiran Turki dalam dewan sebagai sebuah kegagalan diplomatik yang serius bagi pemerintah.

Beberapa analis melihat penolakan Netanyahu sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan konsesi lebih dari Washington.

Dengan bersikap seolah-olah menentang, Netanyahu dinilai sedang berusaha memperkuat posisi tawarnya di hadapan pemerintahan Trump.

Seorang pejabat senior Amerika Serikat menyatakan bahwa pemerintahan Trump akan melanjutkan penerapan rencana perdamaian Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada media Axios sebagai bentuk penegasan terhadap komitmen Washington.

Pejabat itu menegaskan bahwa agenda yang dijalankan adalah agenda Amerika Serikat dan bukan agenda Netanyahu.

Dalam beberapa bulan terakhir disebutkan telah banyak capaian di Gaza yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dilakukan.

Netanyahu sengaja tidak diajak berkonsultasi mengenai komposisi komite karena dinilai tidak memiliki kewenangan dalam keputusan tersebut.

Pejabat Amerika Serikat itu menambahkan bahwa jika Israel menginginkan Washington menangani Gaza maka pendekatannya harus sesuai.

Mereka menyatakan telah bekerja melampaui keberatan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel.

Netanyahu disarankan untuk fokus pada isu Iran sementara Amerika Serikat akan menangani persoalan Gaza secara independen.

Pada akhirnya, pejabat tersebut menyimpulkan bahwa Israel tidak akan dapat benar-benar menentang langkah-langkah yang diambil Washington.

Donald Trump telah mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dengan komposisi anggota yang beragam.

Anggota dewan tersebut termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan utusan khusus Steve Witkoff.

Investor Jared Kushner dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga tercatat sebagai bagian dari dewan.

Presiden Bank Dunia Ajay Banga dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert Gabriel turut bergabung.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga