Rizal Fadillah Tegaskan Reformasi Jilid II 2026 Tak Terelakkan di Tengah Korupsi, Oligarki, dan Kemunduran Demokrasi

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rizal Fadillah menyatakan bahwa Reformasi Jilid II pada tahun 2026 telah menjadi keharusan mengingat persoalan politik, hukum, serta ekonomi yang terus berulang seperti masa lalu.

Menurutnya, Reformasi 1998 dipicu oleh maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme disertai krisis moneter yang menyebabkan nilai rupiah jatuh bebas serta daya beli masyarakat merosot tajam.

Sistem pemerintahan yang otoriter dan terpusat, penyalahgunaan hukum sebagai alat politik, dwifungsi militer, serta pembungkaman terhadap mahasiswa dan intelektual menjadi pemicu utama gerakan perubahan besar.

“Bulan Mei 1998 kulminasi gerakan perubahan itu disebut reformasi. Mahasiswa menempati posisi strategis menekan pengambil kebijakan agar mengikuti kemauan rakyat," katanya kepada media pada Kamis, 25 Desember 2025.

Akibat tekanan tersebut, penguasa saat itu lengser dan pemilu demokratis pada 1999 diselenggarakan.

Dwifungsi militer dihapuskan, regulasi pemberantasan korupsi dibentuk, UUD 1945 diamandemen, otonomi daerah diperluas, serta stabilitas nilai tukar dipulihkan.

Namun setelah hampir 28 tahun berlalu, Rizal Fadillah menilai kondisi bangsa justru mengalami kemunduran signifikan.

Korupsi semakin mengganas dengan skala lebih besar, pola oligarki tetap bertahan, sementara demokrasi belum benar-benar terkonsolidasi.

Ia mengkritik masa pemerintahan Joko Widodo dan kelanjutannya di bawah Prabowo Subianto yang gagal menghadirkan transformasi mendasar.

“Tukang meubel yang menjadi Presiden ini payah. Ijazah persyaratannya dipersoalkan, pelanggaran HAM dituduhkan, KKN tetap ada," ujarnya.

"Prabowo pun cenderung melanjutkan dekadensi. Rakyat berteriak meminta pertanggungjawaban, tapi ia hanya mundur-maju, goyang poco-poco,” lanjutnya.

Rizal Fadillah menuntut langkah tegas berupa penghapusan multifungsi kepolisian, pemberantasan korupsi secara menyeluruh, pengadilan terhadap Joko Widodo beserta lingkarannya, peninjauan ulang utang luar negeri, pengusiran investor asing yang merugikan, pengembalian hak tanah kepada rakyat, serta penegakan supremasi hukum dan keadilan.

“Stop multi fungsi Polisi, berantas KKN, adili Jokowi dan kroni, evaluasi hutang luar negeri, usir pengusaha asing yang merugikan, kembalikan tanah kepada rakyat, serta tegakkan supremasi hukum. Reformasi jilid II tidak bisa ditunda. Terlambat sama saja membiarkan bangsa ini membusuk,” tegasnya.

Momentum Mei 2026 disebutnya sebagai waktu krusial bagi mahasiswa serta kekuatan perubahan lainnya untuk bergerak.

“Merujuk 1998, bulan Mei 2026 adalah saat mahasiswa harus bangun dengan sendirinya. Elemen perubahan lain dipastikan akan bergerak masif untuk membersamai,” tutupnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga