
Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat menunjukkan sikap tegas yang berbeda jauh dari pola pemerintahan era Joko Widodo bila ingin membangun kembali kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Menurut pengamat Standarkiaa Latief, sikap semacam itu menjadi sangat penting karena masyarakat kini sudah sangat skeptis akibat adanya praktik kejahatan oleh negara atau state crime yang mewarnai penanganan korupsi pada masa pemerintahan sebelumnya.
Khususnya selama satu dekade kepemimpinan Jokowi yang sampai sekarang masih memperlihatkan ciri state crime di mana institusi negara malah menjadi pelaku kejahatan.
Korupsi merupakan salah satu bentuk utama dari state crime tersebut, ungkap Standarkiaa dalam acara diskusi akhir tahun bertajuk Anomali Pemberantasan Korupsi 2025 Harapan untuk 2026 di Tjikko Koffee, Menteng, Jakarta, pada Minggu, 28 Desember 2025.
Sosok yang biasa disapa Kia ini juga mengkhawatirkan bahwa banyak kasus korupsi yang terungkap selama ini hanya bersifat simbolik dan terkesan tebang pilih.
Agar publik kembali optimis dengan pemberantasan korupsi, presiden harus berani tampil sebagai kebalikan dari gaya kekuasaan masa lalu, tegasnya.
Jika Presiden Prabowo tidak mampu menjadi antitesis dari pemerintahan sebelumnya, maka jangan berharap rakyat akan percaya sepenuhnya pada kepemimpinan sekarang.
Harus menjadi antitesis dari state crime dengan mewujudkan welfare state, negara yang sungguh-sungguh mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, diperlukan keberanian melakukan perubahan mendasar, termasuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang sudah lama menjadi perbincangan publik, demikian penutup Kia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

