Elite Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN Bertemu Tertutup Bahas Penguatan Koalisi Permanen Jelang Agenda Politik Nasional, Demokrat Tak Nampak

 

Repelita Jakarta - Pimpinan tertinggi empat partai politik menggelar pertemuan tertutup pada Minggu (28/12/2025).

Mereka adalah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Foto pertemuan tersebut dibagikan oleh politisi Golkar Arief Rosyid Hasan.

Gambar pertama menampilkan keempat tokoh duduk bersama di sebuah ruangan tamu.

Foto berikutnya memperlihatkan Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan berfoto sambil saling berpegangan tangan.

Arief Rosyid Hasan menyatakan bahwa pertemuan berlangsung di rumah dinas Bahlil Lahadalia di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

"Silaturahim elite partai politik di kediaman Ketum Golkar," ujar Arief kepada wartawan pada Senin (29/12/2025).

Menurut Arief, pertemuan tersebut bertujuan mempererat hubungan antarpartai.

"Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan," jelasnya.

Ia belum bersedia memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi pembicaraan.

Pertemuan ini sejalan dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tahun 2025 yang mengusulkan pembentukan koalisi permanen.

Usulan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

Politisi Golkar Ilham Permana menyatakan bahwa koalisi permanen diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik jangka panjang.

Menurutnya, hal itu dapat mencegah gangguan kebijakan strategis akibat perbedaan kepentingan elektoral.

“Koalisi permanen adalah jawaban atas politik yang terlalu transaksional. Dengan dukungan politik yang stabil di parlemen, pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan konsisten,” kata Ilham.

Ia menilai gagasan tersebut selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah.

Banyak program nasional sering terhambat karena ketidaksejalanan antara pemerintah pusat dengan kepala daerah.

“Indonesia membutuhkan keselarasan kebijakan dari pusat hingga daerah. Otonomi daerah tidak boleh melahirkan disharmoni pembangunan,” tegas Ilham.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga