Gerindra Dukung Pilkada oleh DPRD: Tekan Biaya Politik yang Membengkak Hingga Rp37 Triliun

 

Repelita Jakarta - Partai Gerindra secara resmi menyatakan dukungannya terhadap gagasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Alasan utama di balik sikap tersebut adalah tingginya pengeluaran politik yang selalu menyertai penyelenggaraan pilkada secara langsung.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menilai bahwa sistem pemilihan melalui DPRD jauh lebih hemat dalam berbagai aspek.

Mulai dari durasi pelaksanaan, tahap penyaringan calon, hingga proses pemungutan suara itu sendiri.

Menurut Sugiono, model pilkada langsung selama ini telah menjadi beban berat bagi kas negara maupun anggaran daerah.

Ia menyoroti bahwa alokasi dana untuk kegiatan tersebut terus mengalami kenaikan drastis.

Awalnya, hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berada di sekitar Rp7 triliun.

Namun pada tahun 2024, angka itu melonjak hingga melampaui Rp37 triliun.

“Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” katanya dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada Senin (29/12/2025).

Sugiono melanjutkan bahwa mahalnya biaya tidak hanya menjadi tanggungan pemerintah daerah saja.

Para peserta kontestasi kepala daerah juga harus mengeluarkan dana sangat besar untuk kampanye.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal,” ucapnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Gerindra melihat pemilihan oleh DPRD sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan secara serius.

Mekanisme ini diyakini mampu menekan pengeluaran politik sekaligus menghasilkan proses demokrasi yang lebih efektif di wilayah.

Sugiono juga membantah pandangan bahwa sistem tersebut akan menurunkan mutu demokrasi.

Ia menekankan bahwa anggota DPRD adalah wakil rakyat yang terpilih langsung lewat pemilu legislatif, sehingga memiliki dasar legitimasi yang kuat.

“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tuturnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga