Repelita Bandung - Langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam membongkar proses produksi air mineral Aqua mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Namun, pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, menekankan bahwa isu pengendapan dana daerah di sistem perbankan juga harus menjadi perhatian serius.
Wildan menyebut bahwa penggunaan sumur bor dalam produksi Aqua mencuat berkat inspeksi langsung Kang Dedi Mulyadi ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat.
Klaim air pegunungan alami yang selama ini menjadi materi iklan Aqua dipatahkan berkat inspeksi tersebut yang kemudian viral di media sosial.
Dengan jumlah konsumen yang sangat besar dan menguasai pangsa pasar air minum dalam kemasan, temuan KDM ini sukses memicu polemik dan perbincangan di tengah masyarakat.
Meski status perusahaan pemegang brand Aqua adalah private, isu soal sumber airnya menjadi diskusi publik karena produknya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.
Menurut Wildan, polemik seputar sumber air Aqua berpeluang mengamankan KDM dari terpaan isu soal pengendapan dana daerah di sistem perbankan Indonesia.
Selaku Gubernur Jabar, publik sebenarnya juga tengah menunggu apa gebrakan si Bapak Aing itu dalam membongkar pengendapan dana daerah yang pernah disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Seharusnya dana daerah tersebut dibelanjakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kalau diendapkan dan diambil bunganya, publik berhak bertanya siapa penerima bunganya dan digunakan untuk apa bunga bank yang bernilai besar tersebut.
Dalam sistem bernegara kita, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di provinsi. Temuan Menkeu Purbaya tentang pengendapan dana daerah harus direspons oleh KDM selaku Gubernur Jabar.
Wildan yang juga dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia menilai bahwa respons KDM kelak bisa menular ke gubernur lain di Indonesia.
Ia berharap gubernur lain bisa meniru terobosan dengan mendorong agar dana daerah dibelanjakan secara tepat dan tidak mengendap di sistem perbankan.
Di balik aksi-aksi Dedi Mulyadi yang sukses membongkar dan menyelesaikan beragam soal, publik berharap agar KDM memberikan perhatian khusus untuk isu substansial.
Yakni langkah konkret dalam memanfaatkan dana daerah yang mengendap di sistem perbankan Indonesia. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
