Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menarik perhatian publik setelah menyampaikan rencana pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian.
Setelah sebelumnya menyatakan akan memangkas dana program Makan Bergizi Gratis (MBG), kini giliran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi sorotan utamanya.
Purbaya menegaskan bahwa setiap kementerian harus siap menghadapi pemotongan dana apabila penyerapan anggarannya tidak maksimal.
Dengan nada setengah bercanda, Purbaya mengancam akan memotong anggaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) apabila realisasinya tidak optimal.
“Jadi sebetulnya saya ke sini mau lihat dia bisa menyerap anggaran enggak. Saya sudah siap-siap memotong tadi,” ujar Purbaya di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025) malam.
Menurutnya, ada beberapa bagian dalam penyerapan FLPP yang masih tergolong lambat.
Kendala utama disebut berasal dari catatan calon penerima pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
SLIK merupakan sistem data yang digunakan OJK untuk pengawasan dan penilaian risiko di sektor keuangan, termasuk dalam proses kredit dan pembiayaan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan bahwa banyak pengembang perumahan mengeluhkan hambatan dari sistem SLIK ini.
Menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut dengan OJK mengingat posisinya sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Ia menambahkan bahwa target penyaluran FLPP sebanyak 350 ribu unit rumah pada tahun ini diyakini dapat tercapai.
“Menurut beliau (Maruarar), target 350 ribu tahun ini untuk FLPP bisa tercapai. Dia sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya. Tapi kita deteksi bareng tadi apa masalahnya, termasuk tadi beberapa pembatasan di SLIK,” kata Purbaya.
Purbaya menegaskan akan terus memantau perkembangan penyerapan anggaran hingga akhir bulan.
“Tetap saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita enggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu,” tambahnya.
Ia meyakini bahwa koordinasi antar kementerian dan lembaga akan mempercepat penyelesaian kendala teknis.
“Diskusi kami cukup terbuka, cukup intensif. Ngomong apa adanya, jeleknya apa, bagusnya apa. Jadi enggak ada pura-pura birokratis yang gini-gini, enggak ada. Kami ngomong apa adanya,” ucapnya.
Data per 26 September 2025 menunjukkan, penyaluran FLPP telah mencapai 183.058 unit rumah senilai Rp22,72 triliun.
Penyaluran itu dilakukan melalui 38 bank, melibatkan 7.382 pengembang di 11.488 lokasi perumahan, mencakup 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Purbaya juga menegaskan komitmennya untuk tetap memangkas anggaran MBG apabila hingga akhir Oktober 2025 tidak terserap dengan baik.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas komentar Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar anggaran MBG tidak ditarik.
“Kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga,” ujar Purbaya di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Meski demikian, Purbaya memahami bahwa Luhut menilai penyerapan anggaran MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah menunjukkan hasil positif.
“Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” jelasnya.
Luhut sebelumnya menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Dalam rapat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025), Luhut menyampaikan pentingnya menjaga agar anggaran MBG tidak dialihkan ke program lain.
“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut.
Ia menekankan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran agar dana publik dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” ucapnya.
Menurutnya, perputaran dana program MBG dapat memperkuat daya beli masyarakat dan menstimulasi ekonomi di tingkat akar rumput. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
