Repelita Jakarta - Perdebatan mengenai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mencuat dan memicu respons tajam dari berbagai pihak.
Di satu sisi, PDI Perjuangan menyatakan penolakan tegas terhadap usulan tersebut dengan mengangkat kembali catatan kelam masa Orde Baru.
Sementara itu, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia justru menyebut bahwa nama Soeharto telah dinyatakan bersih secara kelembagaan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menjadi salah satu tokoh yang paling lantang menolak rencana pemberian gelar tersebut.
Dalam pernyataannya pada Jumat, 24 Oktober 2025, Ribka mempertanyakan dasar pemberian gelar kepada Soeharto.
Menolak keras, tegasnya saat dihubungi.
Lah aneh aja ya. Apa hebatnya Soeharto? Siapa mau dikasih gelar pahlawan?, lanjutnya.
Ia mengingatkan kembali berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru.
Memenjarakan tanpa pengadilan. Memecat tanpa salah, ucap Ribka.
Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan pandangan berbeda.
Ia menyatakan bahwa secara kelembagaan, Soeharto telah melalui proses yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR pada periode sebelumnya.
Menurutnya, hal tersebut seharusnya menjadi dasar bahwa status hukum Soeharto telah dinyatakan selesai.
Ya kita tunggu keputusan presiden, tetapi kalau dari sisi MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR sehingga harusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi, ujarnya.
Meski demikian, Muzani menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Republik Indonesia.
Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun ini.
Nanti kita nunggu keputusan presiden siapa saja yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo untuk tahun ini dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional, katanya.
Sehingga saya kira presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang sesuai dengan peran dan masa baktinya pada saat yang bersangkutan memberi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, tambahnya.
Kini, keputusan akhir mengenai usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto berada di tangan Presiden Prabowo, di tengah tarik-menarik narasi sejarah dan perbedaan pandangan yang tajam di tengah masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
