Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana strategis untuk mengalihkan sebagian dana pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun yang disita dari kasus korupsi, langsung ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Dana tersebut akan difokuskan untuk menjaring anak-anak jenius dari keluarga miskin di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari investasi pendidikan jangka panjang.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin, 20 Oktober 2025, setelah menyaksikan penyerahan uang hasil sitaan dari tiga korporasi besar—Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group—oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan.
Prabowo menegaskan bahwa dana hasil korupsi dan efisiensi anggaran akan menjadi sumber utama untuk memperkuat sektor pendidikan nasional.
LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP, ujar Prabowo.
Ia secara khusus mengarahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan sebagian dari dana tersebut ke LPDP demi masa depan pendidikan Indonesia.
Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan, lanjutnya.
Inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar Prabowo untuk mengejar ketertinggalan bangsa melalui pendidikan, termasuk dengan membangun sepuluh SMA Garuda setiap tahun.
Prabowo mendasarkan strategi tersebut pada data statistik potensi kecerdasan nasional yang menunjukkan bahwa satu persen dari populasi diperkirakan memiliki IQ di atas 120.
Kalau tidak salah dari statistik semua negara, populasi ya, 1 persen tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas, 1 persen. Kalau 1 persen dari 287 juta, saya kira cukup besar, kata Prabowo.
Ia menekankan bahwa anak-anak dengan kecerdasan tinggi tidak hanya berasal dari kalangan mampu, tetapi juga dari keluarga miskin yang perlu dijangkau dan diberi kesempatan.
Banyak anak orang bawah, orang miskin, punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka, tegasnya.
Untuk merealisasikan misi tersebut, Prabowo memberikan instruksi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara.
Ia meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Sosial, Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengerahkan jaringan mereka hingga ke tingkat desa.
Jadi saya minta Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, Menteri Dikti, Sains, Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan sampai ke desa-desa. Mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan, cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh, ujar Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun lebih di Kejaksaan Agung.
Ia menyebut bahwa dana sebesar itu dapat digunakan untuk merenovasi ribuan sekolah dan mendukung program-program pembangunan lainnya.
Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah, kata Prabowo dalam pidatonya.
Dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membangun kampung nelayan dengan fasilitas modern yang selama ini belum pernah diperhatikan secara serius oleh negara.
Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.000, 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan tuh kepala keluarganya 2.000, jelas Prabowo.
Jadi kalau dengan istri dan anak tiga itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta, 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau, kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia, tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
