Repelita Jakarta - Ekonom Awalil Rizky menyoroti laporan Kementerian Keuangan yang mencatat penarikan utang baru oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp501,5 triliun hingga 30 September 2025.
Angka tersebut setara dengan 68,6 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp731,5 triliun.
Menurut Awalil, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp501,5 triliun hingga akhir September 2025, angka ini neto setelah dikurangi pembayaran pokok utang lama.
Ia menjelaskan hingga September 2025 defisit APBN tercatat Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Meski demikian, penarikan utang justru lebih besar dari defisit yang ada.
Awalil menekankan bahwa hal ini lazim dalam pengelolaan fiskal karena pemerintah perlu menyiapkan dana lebih awal untuk menjaga stabilitas kas negara melalui strategi front loading atau prefunding.
Ia menambahkan, jika diibaratkan rumah tangga, pemerintah tidak bisa mencari uang secara mendadak saat dibutuhkan sehingga perlu mengambil utang terlebih dahulu sebagai langkah antisipatif.
Awalil mengakui pendekatan ini masuk akal, namun menilai publik perlu mengetahui posisi utang pemerintah secara lebih transparan.
Ia menyoroti bahwa pemerintah memang menjelaskan penarikan utang tetapi belum merinci total utang per 30 September 2025.
Selain itu, pemerintah juga mencatat pembiayaan non-utang sebesar Rp43,5 triliun yang digunakan untuk investasi dan pengeluaran lain di luar belanja negara.
Jika dijumlahkan antara defisit dan pembiayaan non-utang, kebutuhan dana sekitar Rp458 triliun sehingga penarikan utang Rp501 triliun dinilai sudah lebih dari cukup, dan sisanya berpotensi menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA.
Awalil menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan penjelasan utuh mengenai utang negara, terutama setelah pergantian pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa ritme penarikan utang di awal pemerintahan Prabowo terbilang cepat, tetapi publik belum mengetahui besaran total utang saat ini.
Meski langkah ini dianggap strategi aman untuk menjaga kas negara, transparansi dan akuntabilitas tetap wajib dijaga.
Ngutang boleh, tetapi rakyat juga harus tahu dipakai untuk apa, tutup Awalil. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
