Repelita Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah, Aminullah Siagian, melontarkan kritik terhadap kebijakan investasi yang dijalankan oleh Chief Investment Officer BP Danantara, Pandu Patria Sjahrir.
Aminullah menilai penggunaan dana hasil setoran dividen BUMN untuk membeli obligasi berisiko tinggi di pasar modal telah menyimpang dari mandat utama pendirian BP Danantara.
Ia menegaskan bahwa lembaga tersebut seharusnya berfungsi sebagai penggerak pembiayaan proyek strategis nasional, bukan sebagai pelaku spekulasi di sektor finansial yang mengandung risiko besar.
Menurut Aminullah, BP Danantara semestinya berperan dalam memperkuat ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan industri nasional serta kapasitas ekonomi daerah.
Ia menyatakan bahwa langkah investasi yang diambil oleh Pandu justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena memilih instrumen pasar modal yang tidak stabil.
Pernyataan tersebut disampaikan Aminullah dalam keterangan di Jakarta pada Jumat, 24 Oktober 2025, sebagai bentuk keprihatinan terhadap arah kebijakan lembaga strategis negara.
Ia menyebut bahwa pendekatan Pandu mencerminkan mentalitas korporatis yang tidak sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Aminullah menegaskan bahwa BP Danantara tidak boleh dijadikan tempat eksperimen investasi yang bertentangan dengan arah pembangunan nasional yang berbasis produktivitas.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar teknis pengelolaan dana, melainkan menyangkut pilihan ideologis dalam menentukan arah ekonomi bangsa.
Ia mempertanyakan apakah kebijakan tersebut berpihak pada penguatan sektor riil atau justru pada permainan finansial jangka pendek yang mengabaikan kepentingan rakyat.
Aminullah mendesak Presiden Prabowo untuk segera memerintahkan pemeriksaan internal terhadap kebijakan investasi yang dijalankan oleh BP Danantara.
Ia menekankan pentingnya tindakan tegas agar lembaga strategis seperti Danantara tidak kehilangan kepercayaan publik akibat orientasi keuntungan instan yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Aminullah, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana publik, demi menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
 


