Menurut Rizal, proyek tersebut sejak awal sudah menimbulkan penolakan di kalangan sejumlah pihak karena dinilai tidak efisien dalam penggunaan anggaran.
Ia menilai, akar permasalahan dari polemik Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung ini berawal dari utang besar yang kini menjadi beban dan penolakannya untuk dibayar menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Rabu, 22 Oktober 2025, Rizal menjelaskan bahwa pada masa awal pembahasan proyek, sebenarnya telah ada saran agar pemerintah cukup melakukan perbaikan jalur rel dan jembatan.
Rizal menyebut, dengan perbaikan tersebut, jalur kereta Jakarta-Bandung dapat ditempuh dengan kecepatan hingga 150 kilometer per jam tanpa perlu membangun infrastruktur baru yang mahal.
Ya betul kita waktu itu menolak. Cukup perbaiki rel, jembatan KA Jkt-Bandung bisa dicapai kecepatan 150 Km, tulis Rizal dalam unggahannya di X, @RamliRizal.
Ia juga menambahkan bahwa dengan konsep perbaikan jalur tersebut, biaya pembangunan hanya sepertiga dari anggaran proyek kereta cepat saat ini.
Dengan biaya 1/3 dari KA cepat, yang harusnya berhenti di 3 stasiun sehingga kecepatannya juga hanya sekitar 150 Km, lanjutnya dalam unggahan itu.
Namun, menurut Rizal, masukan tersebut ditolak karena adanya dorongan kuat untuk memenuhi kepentingan pihak asing, khususnya dari Republik Rakyat China (RRC).
Ia menegaskan bahwa pada saat itu, sejumlah menteri telah menyampaikan keberatan, tetapi pandangan mereka diabaikan demi melanjutkan proyek tersebut.
Tapi demi kepentingan RRC, keberatan Menteri-Menteri diabaikan, ujar Rizal dalam cuitannya.
Pernyataan Rizal Ramli tersebut menambah panjang daftar kritik terhadap proyek kereta cepat yang hingga kini masih menyisakan persoalan, terutama terkait pembiayaan dan efektivitas proyek yang diklaim sebagai simbol kemajuan transportasi nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
