Repelita Jakarta - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Roy Suryo, menyoroti gelombang demonstrasi besar-besaran yang memanas dan berujung kericuhan di sejumlah kota besar di Indonesia.
Roy menilai situasi yang terjadi selama hampir sepekan terakhir menjadi peringatan keras bagi para elit politik.
“Sudah hampir seminggu ini Bumi Pertiwi membara akibat terjadi demonstrasi dan kebakaran di mana-mana, mulai dari Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, Jogja, Solo, Pekalongan hingga Mataram NTB dan beberapa kota lainnya," ujar Roy, Senin 1 September 2025.
Ia menambahkan aksi protes yang meletus pertama kali pada Senin 25 Agustus 2025 hingga kini belum sepenuhnya mereda.
“Meski berangsur kondusif, masih terdapat titik-titik api yang bisa saja siap membara bilamana eskalasi meningkat kembali," katanya.
Menurut Roy, demonstrasi tersebut tidak muncul tanpa sebab.
Aksi massa dipicu oleh keputusan DPR RI yang dinilai tidak bijak, yaitu kenaikan tunjangan anggota dewan hingga lebih dari Rp100 juta per bulan.
“Ketidakbijakan ini mencederai masyarakat, mengingat di sisi rakyat justru terjadi tekanan hidup akibat pajak yang semakin tinggi dan mencekik," jelas Roy.
Roy menyebutkan meski Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa tunjangan tersebut hanya berlaku sampai Oktober 2025, hal itu tidak mampu meredakan amarah publik.
“Apalagi diketahui uang tunjangan sudah diterima oleh anggota DPR RI sejak Oktober 2024, alias sudah hampir setahun lamanya,” tegasnya.
Roy juga menyinggung pernyataan Dasco bahwa tambahan Rp50 juta per bulan itu dialokasikan untuk kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan anggota dewan.
“Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat,” ujar Roy menirukan gaya bicara Dasco.
Roy menilai klarifikasi tersebut tidak cukup untuk meredam amarah rakyat.
Persoalan ini, menurutnya, sudah terlanjur menjadi simbol ketidakadilan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa DPR akan mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk tunjangan besar bagi anggota dewan serta penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo seusai pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
.jpg)
