Sejumlah Anggota Dewan Miliki Dapur MBG, Preciosa Kanti: Niatnya untuk Proyek, Hasilnya Anak Keracunan

 

Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik menyusul kabar bahwa sejumlah anggota dewan memiliki dapur penyedia program tersebut.

Pegiat media sosial, Preciosa Kanti, menilai hal itu muncul karena niat pemerintah dalam menjalankan program belum sepenuhnya murni.

“Sementara, saat ini banyak sekali para penjual makanan seharga kisaran Rp10 ribu untuk sarapan," ujar Kanti di X @PreciosaKanti pada 14 September 2025.

"Fresh, dan belum pernah ada cerita keracunan," tambahnya.

Kanti menegaskan bahwa jika tujuan pemerintah benar-benar mensejahterakan rakyat, pemberdayaan pedagang kecil seharusnya menjadi solusi.

“Mau mensejahterakan rakyat kan? Berdayakan saja mereka. Rakyat kecil terbantu plus program pemerintah berjalan lancar," tuturnya.

Ia menekankan bahwa transparansi dan pengawasan yang serius merupakan kunci keberhasilan program MBG.

Namun, jika yang dikejar hanyalah keuntungan proyek semata, dampaknya justru merugikan masyarakat.

“Tapi jika niatnya sudah selalu cari proyek untuk cuan ya sudah. Hasilnya, anak sekolah keracunan, makanan yang disajikan lebih hina dari makanan kucing, dan makanan basi,” tandas Kanti.

Program strategis pemerintah MBG ditopang oleh dapur yang tersebar di berbagai daerah, namun pelaksanaannya menuai kritik.

Jumlah dapur MBG yang sudah ada mencapai 6.096 unit di seluruh Indonesia, dan beberapa di antaranya dimiliki oleh anggota dewan.

Di Kuningan, Jawa Barat, sejumlah anggota DPRD disebut menjadi pemilik dapur MBG, dengan jumlah yang dikabarkan mencapai 20 unit.

Politisi Gerindra, H Eman Suherman, membenarkan adanya anggota dewan yang memiliki dapur MBG, namun tidak memastikan jumlah pastinya.

“Saya belum tau berapa banyak dewan yang memiliki MBG,” kata Eman pada Kamis, 11 September 2025.

Menurut Eman, kepemilikan dapur MBG tidak mengganggu kinerja anggota dewan karena mereka hanya bertindak sebagai investor dan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dapur.

“Untuk fungsi, saya pikir tidak akan mengganggu walaupun punya MBG karena tidak mengelola atau berhubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari di dapur karena hanya sebagai investor saja, ikut berpartisipasi dalam program ini,” jelasnya.

Ketua DPRD Kuningan, Nurul Rachdy, juga mengakui mengetahui adanya anggota dewan yang memiliki dapur MBG, meski tidak mengetahui jumlah pastinya.

“Saya mendengar seperti itu tapi saya tidak tahu berapa jumlah dan prosentasenya, sama siapa saja saya tidak tahu,” ujar Nurul Rachdy.

Badan Gizi Nasional menargetkan hingga akhir tahun 2025 akan ada 30.000 unit dapur MBG beroperasi, sementara saat ini 24.000 unit masih dalam tahap pembangunan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga