Istana Tegaskan Pergantian Kapolri Hoaks, Haidar Alwi: Isu Harus Dihentikan

Repelita Jakarta - Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi sorotan belakangan ini.

Namun pemerintah dan DPR RI membantah kabar tersebut.

Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR untuk mengganti Kapolri adalah tidak benar.

Ia menyebut informasi tersebut sebagai hoaks yang tidak berdasar.

Berkenaan dengan surpres pergantian Kapolri ke DPR, hingga saat ini belum ada dokumen semacam itu yang dikirimkan, sebagaimana disampaikan pimpinan DPR.

Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, turut menanggapi isu pergantian Kapolri yang terus beredar.

Ia menyebut rumor tersebut sebagai bentuk manipulasi opini publik yang berbahaya dan dapat merusak kepercayaan terhadap institusi negara.

Menurutnya, pihak yang menyebarkan isu itu tahu bahwa kabar tersebut bohong namun tetap berharap publik termakan informasi yang dikemas seperti kebenaran.

Haidar menekankan bahwa Polri tengah memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan pascakerusuhan dan menegakkan hukum.

Ia mempertanyakan motif di balik penyebaran isu pergantian Kapolri di tengah situasi yang menuntut stabilitas dan menyebut hal tersebut bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Menurut Haidar, sikap tegas dari Istana dan DPR sudah cukup menjadi penegasan bahwa tidak ada rencana pergantian Kapolri dan masyarakat seharusnya tidak terjebak dalam wacana yang tidak berdasar.

Ia menegaskan bangsa ini membutuhkan kepastian dan rasa aman, bukan gosip politik yang melemahkan institusi.

Jika isu ini terus dipelihara, yang terbakar bukan hanya marwah Polri, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara.

Haidar mengajak masyarakat untuk membiarkan Polri bekerja dan bangsa ini berjalan ke depan tanpa dibebani isu yang merusak, sementara pihak yang menghentikan isu dianggap sebagai penjaga kewarasan bangsa.

Inilah saatnya masyarakat bersatu untuk menghentikan isu pergantian Kapolri demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap negara. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga