Gibran Absen di Forum Tokoh Agama, Hubungan dengan Prabowo Dipertanyakan

Repelita Jakarta - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menuai perhatian publik usai demo besar-besaran di berbagai daerah.

Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia menilai langkah tersebut bukanlah agenda biasa.

Menurut Heru, GNB muncul secara alami dengan tokoh-tokoh senior yang dihormati dan suara mereka layak dianggap representasi masyarakat Indonesia.

“Ini bukan sebuah kegiatan biasa, ini gerakan yang natural. Kesimpulannya, bahwa gerakan nurani bangsa ini yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh senior. Ini menjadi gerakan solid karena mewakili generasi tua yang sangat dihormati. Tentu yang disampaikan ini layak mewakili dan dianggap representasi masyarakat Indonesia,” ujar Heru pada Sabtu 13 September 2025.

Heru menyoroti ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam pertemuan tersebut dan menyebut hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai posisi politiknya saat ini.

“Yang perlu digarisbawahi, ketidakhadiran Wapres Gibran menurut saya menjadi pertanyaan. Sekaligus harga mati hubungan politik antara Prabowo dan Gibran, otomatis ke Jokowi juga,” tegas Heru.

Ia menambahkan, dalam isu besar seperti ini, Gibran justru ditiadakan meski berpotensi dituding sebagian pihak sebagai aktor yang mencoba mereduksi legitimasi dengan mendukung aksi demonstrasi.

“Ini menjadi pertanyaan bagaimana saat ini memang posisi Gibran menjadi ancaman bahkan bisa dituduh pihak yang kemarin mencoba mereduksi delegitimasi dengan kegiatan yang kemungkinan mendukung aksi demo dan aksi gerakan masyarakat baik di pusat maupun di daerah,” sebutnya.

Heru menilai kondisi politik nasional saat ini sedang tidak sehat.

Ia menekankan bahwa langkah Prabowo seharusnya komprehensif, melibatkan Wapres, menteri, hingga ketua partai politik dalam pengambilan keputusan.

“Persoalannya, bagaimana Prabowo harusnya menyikapi dalam satu paket kebijakan, dan langkah-langkah strategis menyelamatkan bangsa,” tutur Heru.

“Makanya, Prabowo dalam mengambil tindakan atas apa yang diminta masyarakat, dilakukan tidak komprehensif, dan meninggalkan Wapresnya,” tambahnya.

Heru mengatakan masyarakat berharap adanya komitmen kebangsaan dan solidaritas antara Presiden dan Wapres, terutama dalam menjawab tuntutan publik 17+8, namun kenyataannya berbeda.

“Kita sebenarnya mengharapkan komitmen kebangsaan dan solidaritas Prabowo termasuk Wapres, Menteri, dan Ketum Partai menyelesaikan tuntutan masyarakat, salah satunya 17+8. Kesadaran wilayah politik Prabowo, mencari solusi politik ini, adalah tindakan cacat. Karena tidak melibatkan kekompakan, harmonisasi, dengan Wapres,” terangnya.

Ia menduga manuver politik Prabowo bersama GNB lebih didorong oleh kebutuhan mendesak dalam konteks politik, bukan sebagai solusi menyeluruh terhadap persoalan bangsa.

“Artinya kita menduga apa yang dilakukan Prabowo ini adalah bagian dari kebutuhan urgensinya dalam politik, bukan menyelesaikan persoalan bangsa,” kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga