Ustaz Abdul Somad Ungkap Pernah Diminta Bayar Pajak Rp150 Juta dari YouTube

Repelita Jakarta - Ustaz Abdul Somad menceritakan pengalaman pribadinya saat dipanggil ke kantor pajak dan diminta membayar kewajiban dari penghasilan kanal YouTube miliknya.

Ia mengaku terkejut karena petugas menyebut penghasilannya dari platform tersebut mencapai Rp150 juta per bulan.

UAS, sapaan akrabnya, menegaskan dirinya datang sebagai warga negara yang patuh aturan.

Namun ia juga mempertanyakan dasar perhitungan yang membuat dirinya harus ditagih membayar jumlah pajak sebesar itu.

Menurutnya, uang hasil kanal YouTube tidak pernah masuk ke rekening pribadinya.

Ia menjelaskan semua dana yang dihasilkan langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan umat, mulai dari membeli beras, minyak, hingga perlengkapan lain yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam ceramahnya, UAS juga menyampaikan nasihat kepada pegawai pajak agar tidak hanya sibuk menghitung dan mengumpulkan uang, melainkan turut menyalurkan sebagian rezekinya untuk bersedekah di jalan Allah.

Menurutnya, mengabaikan hal itu justru bisa menjadi beban di akhirat.

Meski demikian, ia menegaskan gaya bicaranya kepada petugas tidak sekeras saat dirinya berkhutbah di hadapan jamaah.

Pengalaman tersebut diakui membuat dirinya merasa difitnah karena ditagih pajak atas penghasilan yang menurutnya tidak ia nikmati secara pribadi.

UAS lalu menasihati jamaah agar tidak tinggal diam saat difitnah atau dituduh melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ia menekankan pentingnya menjelaskan keadaan yang sebenarnya agar tidak timbul fitnah yang berkepanjangan.

Ungkapan UAS tersebut ramai dibicarakan oleh warganet di media sosial.

Sejumlah komentar muncul, ada yang mendukung pandangan ustaz, ada pula yang melontarkan sindiran kepada otoritas pajak hingga menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Netizen menyoroti kebijakan pajak yang dianggap semakin membebani masyarakat.

Sebagian warganet bahkan menyebut ucapan UAS sebagai pengingat keras kepada pejabat agar tidak lalai dalam menjalankan tanggung jawab.

Perdebatan mengenai pajak juga makin ramai setelah sebelumnya Sri Mulyani dalam sebuah pidatonya menyamakan pajak dengan zakat maupun sedekah.

Pernyataan itu menuai kritik dari banyak kalangan, termasuk para ustaz yang menilai penyamaan keduanya tidak tepat dan bertentangan dengan hukum agama.

Beberapa tokoh agama menegaskan perbedaan mendasar antara zakat dan pajak, baik dari segi syarat, hukum, maupun pendistribusiannya.

Menurut mereka, zakat jelas disalurkan untuk fakir miskin dan golongan tertentu, sedangkan pajak justru tidak jelas penggunaannya serta rawan diselewengkan.

Pandangan tersebut menambah panjang polemik terkait kebijakan pajak yang hingga kini masih menjadi sorotan publik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga