Repelita Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa anggota DPR hanya menerima tunjangan rumah dinas selama satu tahun pada periode jabatan 2024-2029.
Dasco menjelaskan bahwa fasilitas tunjangan rumah akan dihentikan pada Oktober 2025 bagi anggota DPR yang dilantik sejak Oktober 2024. Dengan demikian, setelah bulan tersebut, para wakil rakyat tidak lagi memperoleh tunjangan kontrak rumah.
Menurut penjelasannya, tunjangan rumah diberikan senilai Rp50 juta per bulan selama satu tahun. Dana tersebut diproyeksikan untuk menutupi biaya sewa rumah selama lima tahun masa jabatan. Artinya, pemberian tunjangan yang sifatnya hanya setahun ini sebenarnya diperuntukkan bagi kebutuhan jangka panjang.
Dasco menambahkan bahwa munculnya polemik di masyarakat dipicu oleh informasi yang tidak disampaikan secara rinci sejak awal. Ia mengakui penjelasan sebelumnya masih kurang lengkap sehingga menimbulkan berbagai persepsi.
Terkait mekanisme pemberian tunjangan, Dasco mengungkapkan bahwa anggaran disalurkan dengan cara diangsur karena keterbatasan ketersediaan dana. Alokasi per bulan itu dianggap lebih realistis dibandingkan jika diberikan sekaligus.
Angka Rp50 juta per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Perhitungan tersebut memperkirakan kebutuhan sewa rumah selama lima tahun sehingga pemberian tunjangan dalam waktu setahun sudah mencakup total kebutuhan hingga akhir periode.
Jika dihitung secara keseluruhan, tunjangan yang diberikan selama satu tahun itu mencapai Rp600 juta. Bila dibagi rata untuk lima tahun, berarti setiap tahun anggota DPR sebenarnya mendapatkan manfaat senilai Rp120 juta untuk menunjang kebutuhan rumah dinasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
