Ahmad Sahroni Dicopot dari Pimpinan Komisi III, Digeser Jadi Anggota Komisi I Usai Ucapan Kontroversial

 Repelita Jakarta - Ahmad Sahroni harus menerima kenyataan pahit setelah pernyataannya yang menyebut publik pendukung pembubaran DPR sebagai "orang paling tolol" menuai kecaman luas.

Politisi Partai NasDem itu kini bergeser dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menjadi anggota Komisi I DPR RI.

Perubahan tersebut diputuskan melalui surat fraksi bernomor F.NasDem/768/DPR-RI/VIII/2025 yang terbit pada Jumat (29/8/2025).

Surat keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem DPR RI Viktor Laiskodat dan dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim.

Dengan adanya keputusan ini, Sahroni yang sebelumnya menduduki kursi pimpinan kini hanya berstatus sebagai anggota biasa DPR RI.

Komisi I DPR RI sendiri dikenal memiliki peran penting dalam bidang pertahanan, hubungan luar negeri, serta komunikasi dan informatika.

Komisi ini menjadi mitra kerja utama bagi Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta sejumlah lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Komisi Penyiaran Indonesia.

Secara garis besar, tugas mereka terbagi dalam tiga pilar utama.

Pertama, di bidang pertahanan, komisi ini mengawasi kebijakan dan anggaran pertahanan, termasuk pembelian alutsista serta persetujuan pengangkatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan.

Kedua, di bidang luar negeri, Komisi I mengawal arah politik luar negeri Indonesia, meliputi perjanjian internasional, perlindungan WNI di luar negeri, hingga persetujuan penempatan duta besar.

Ketiga, di bidang komunikasi dan informatika, komisi ini bertanggung jawab pada urusan komunikasi, penyiaran, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pengawasan media melalui KPI dan Dewan Pers.

Berikut adalah daftar lengkap mitra kerja mereka yang menunjukkan betapa luasnya cakupan tanggung jawab komisi ini:

1. Kementerian Pertahanan

2. Kementerian Luar Negeri

3. Kementerian Komunikasi dan Digital

4. Panglima TNI beserta Mabes TNI AD, AL, dan AU

5. Badan Intelijen Negara (BIN)

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

9. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

10. Komisi Informasi Pusat (KIP)

Dengan cakupan yang besar ini, Komisi I DPR RI memegang peran vital dalam menjaga keamanan nasional, diplomasi internasional, serta stabilitas ruang digital di Indonesia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga