Repelita Palangka Raya - Para pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah mengungkapkan keluhan terkait kurangnya pelatihan keterampilan dalam mengelola koperasi.
Keluhan ini muncul hanya sehari setelah Presiden Prabowo meresmikan Koperasi Merah Putih di Klaten pada 21 Juli 2025.
Kurangnya pelatihan dinilai memengaruhi efektivitas serta akuntabilitas ribuan koperasi yang mulai beroperasi sejak program nasional tersebut diluncurkan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah Rachmawati menyampaikan bahwa aspirasi ini disampaikan langsung oleh para pengelola koperasi di desa maupun kelurahan.
Para pengurus mengaku kesulitan menjalankan koperasi karena minimnya kemampuan teknis.
Rachmawati menjelaskan bahwa para pengurus dan pengawas sangat membutuhkan pelatihan karena mereka harus menangani banyak unit usaha dalam satu koperasi.
Ia menekankan bahwa tanpa keterampilan memadai, pengelolaan koperasi akan sulit berjalan optimal.
Rachmawati memaparkan bahwa satu koperasi Merah Putih setidaknya menangani sembilan jenis usaha, mulai dari layanan simpan pinjam, gerai pupuk, LPG subsidi, logistik dan pergudangan, hingga layanan keuangan seperti BriLINK.
Dengan banyaknya unit usaha, pengelolaan keuangan dan operasional koperasi dituntut transparan dan mandiri sehingga pelatihan menjadi kebutuhan mendesak.
Sejak diluncurkan pada 21 Juli 2025, tercatat ada 1.542 Koperasi Merah Putih yang beroperasi di Kalimantan Tengah.
Pemerintah provinsi berencana mengevaluasi perkembangan koperasi setiap tiga bulan sekali.
Rachmawati mengatakan evaluasi akan memeriksa perkembangan unit usaha dari sisi penjualan hingga keuntungan.
Dinas Koperasi Kalteng juga telah mengajukan permintaan resmi ke pemerintah pusat untuk penyediaan pelatihan bagi pengurus koperasi.
Menurut Rachmawati, pemerintah pusat telah berkomitmen menggelar pelatihan secara bertahap bagi seluruh pengurus dan pengawas koperasi di Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
