Repelita Jakarta – Mantan Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Jokowi menegaskan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu didukung dengan adanya dasar hukum yang kuat, salah satunya melalui RUU tersebut.
RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan.
Namun, meskipun RUU ini telah masuk dalam Prolegnas 2023, pembahasannya belum menunjukkan progres yang signifikan. RUU ini kini masih menunggu kajian lebih lanjut dari pihak DPR dan pemerintah.
Beberapa pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendukung cepatnya pengesahan RUU ini. Mereka berpendapat bahwa RUU tersebut dapat mempercepat pemulihan kerugian negara akibat korupsi.
Namun, di sisi lain, beberapa anggota DPR berpendapat bahwa pemberantasan korupsi sudah cukup dilakukan melalui instrumen hukum yang ada. Mereka menganggap RUU Perampasan Aset membutuhkan pembahasan lebih mendalam agar dapat diimplementasikan dengan efektif.
Kritik terhadap lambannya pembahasan RUU ini datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa keterlambatan ini menunjukkan ketidaktegasan DPR dalam menangani masalah korupsi di Indonesia.
RUU ini pernah mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi melalui surat presiden yang disampaikan pada awal tahun 2023. Namun, hingga kini, pembahasan RUU tersebut masih tertahan.
Bagi banyak kalangan, keberadaan RUU Perampasan Aset dianggap penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dinilai masih memiliki celah untuk disalahgunakan.
Apakah RUU ini akhirnya akan disahkan atau terhambat lagi oleh proses panjang di DPR? Pertanyaan ini terus bergulir di kalangan publik yang berharap agar tindakan tegas terhadap koruptor bisa segera terwujud.
Editor: 91224 R-ID Elok
