Keputusan Batalnya Pencopotan Letjen Kunto Dinilai Sebagai Tanda Ketegangan Politik di TNI Gigin Praginanto: "No Viral No Justice"

 

Repelita Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, memberikan pandangannya terkait batalnya pencopotan putra Jenderal Purn Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, dari jabatannya.

Menurut Gigin, keputusan ini mencerminkan kondisi yang lebih luas dalam tubuh militer, terutama terkait dinamika politik dan kekuasaan yang terjadi saat ini.

“No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI. Letjen Kunto pun batal dicopot,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (3/5/2025).

Gigin juga menyebutkan bahwa ketegangan internal di TNI belum akan mereda, dan faksi-faksi yang terlibat kemungkinan besar akan terus berupaya untuk memenangkan pengaruh masing-masing.

"Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja. Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru," lanjutnya.

Dia juga mengungkapkan kecurigaan bahwa manuver mutasi yang sempat dibatalkan merupakan bagian dari skenario politik yang lebih besar.

"Saya curiga, mutasi para jenderal yang batal sesungguhnya bagian dari kudeta merayap. Gagal total karena menganggap presiden tak bernyali untuk mengebom permainan kotor tersebut," tukasnya.

Menurut Gigin, ketika pimpinan TNI lebih fokus pada politik ketimbang menjunjung tinggi profesionalisme, maka kekuatan militer akan kehilangan arah.

"Politik sudah demikian merasuk pimpinan TNI sehingga lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme. Dalam kondisi seperti ini, percuma memiliki persenjataan hebat karena moncongnya diarahkan ke dalam negeri," kuncinya.

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai bahwa perseteruan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto semakin terbuka dan tak bisa disembunyikan dari publik.

Menurut Anthony, dinamika terbaru di tubuh TNI menunjukkan adanya tarik menarik kekuasaan antara keduanya.

Salah satunya terkait pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I melalui keputusan Panglima TNI pada 29 April 2025.

“Publik menduga, pencopotan ini tidak lepas dari manuver politik Jokowi, yang merasa tersinggung dengan dukungan Jenderal (Purn) Try Sutrisno kepada para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Jumat (2/5/2025).

Kunto diketahui adalah putra Jenderal Try Sutrisno. Anthony menilai keputusan tersebut menunjukkan adanya politik balas dendam dan sandera yang dilakukan Jokowi.

“Ini kelicikan politik. Seolah pendapat bebas dari sang ayah harus dibayar oleh si anak yang masih aktif di TNI. Padahal, keduanya adalah individu merdeka yang tidak bisa saling dimintai tanggung jawab,” tegasnya.

Anthony juga melihat bahwa Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia menyebut Prabowo mulai menunjukkan sikap tegas dalam memimpin dengan langkah-langkah yang menggebrak.

“Di panggung buruh, Prabowo bahkan sempat melontarkan candaan bahwa tidak akan mengganti Panglima TNI dan Kapolri dalam waktu dekat," ujar Anthony.

"Tapi ternyata, satu hari setelah pencopotan Letjen Kunto, muncul surat pembatalan dari Panglima TNI pada 30 April 2025,” tambahnya.

Menurut Anthony, pembatalan pencopotan Letjen Kunto ini bukanlah keputusan biasa.

"Publik bertanya-tanya, siapa kekuatan besar di balik pembatalan itu? Tidak lain dan tidak bukan, Presiden Prabowo,” tandasnya.

Anthony berpendapat bahwa ini menandai langkah Prabowo dalam mengendalikan jalannya pemerintahan dan menahan intervensi dari pihak-pihak tertentu, termasuk mantan presiden sekalipun.

“Pelan tapi pasti, Prabowo nampaknya punya agenda sendiri. Dan kini, Jokowi tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga