Gigin Praginanto Kritik Proyek PIK 2: Penegakan Hukum Dikuasai Uang dan Kepentingan Elite

 

Repelita Jakarta - Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengkritik tajam polemik terkait Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan kasus pagar laut yang terus menuai kontroversi. Ia menilai bahwa kasus ini menunjukkan bagaimana penegakan hukum di Indonesia dikendalikan oleh uang dan kepentingan elite.

“Kasus pagar laut dan PIK 2 adalah etalase bahwa penegakan hukum dikendalikan oleh uang,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (2/2/2025).

Dikatakan Gigin, praktik semacam ini membuat Indonesia semakin mundur. Justru yang mengalami kemajuan hanyalah kekayaan para pejabat, yang menurutnya mendapatkan keuntungan dengan menjadi beking bagi pebisnis besar.

“Yang maju cuma kekayaan para pejabatnya berkat kerja sampingan sebagai beking pebisnis papan atas,” tambahnya.

Gigin juga mengkritisi proyek PIK 2 yang diklaim sebagai kawasan elite yang akan menyaingi Singapura. Namun, menurutnya, proyek ini lebih menyerupai alat dominasi asing di Indonesia.

“Menurut pengelolanya, PIK 2 dibangun untuk menyaingi Singapura. Menurut saya, PIK 2 dibangun sebagai kepanjangan tangan Singapura dan Cina untuk menguasai Indonesia,” tegasnya.

Ia memperingatkan bahwa jika PIK 2 terus merendahkan masyarakat yang terdampak proyeknya, konflik sosial bisa terjadi dan berujung pada ketegangan rasial.

“Kalau PIK terus merendahkan para korbannya, amuk massa tak akan terelakkan dan bisa mengarah pada kebencian rasial,” katanya.

Dalam analisanya, Gigin menilai bahwa praktik yang terjadi di PIK 2 mengingatkan pada strategi pecah belah yang pernah dilakukan oleh penjajah di masa lalu.

“Pecah belah dan jajah sudah mulai dilakukan oleh PIK. Mengingatkan zaman penjajahan, di mana Londo ireng dikerahkan untuk melawan inlander,” cetusnya.

“Sedangkan meneer Belanda menonton dari kejauhan sambil menikmati kopi dari perkebunan yang lahannya hasil jarahan dari kaum inlander,” sindirnya.

Gigin juga menyoroti bagaimana simbol-simbol keagamaan yang sering dipajang di kantor-kantor pemerintah hanya menjadi hiasan belaka, sementara praktik mafia hukum terus berlangsung.

“Kalau berurusan dengan pemerintah, harus mengikuti falsafah uang di atas segalanya. Segala simbol keagamaan yang kerap dipajang di dinding-dinding perkantoran hanya sekadar hiasan dan kamuflase bahwa di sana bersarang organized crime ala mafia,” katanya.

Pernyataan Gigin ini mempertegas kritik publik terhadap PIK 2 dan proyek-proyek besar yang dianggap lebih menguntungkan segelintir elite daripada masyarakat luas. Hingga kini, polemik terkait proyek ini masih menjadi sorotan, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan hak-hak warga terdampak. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga