Pemerintah Palestina Kecam Seruan Trump untuk Pemukiman Ulang Warga Gaza

Repelita, Jakarta - Pemerintah Palestina mengecam keras seruan Presiden AS Donald Trump untuk ‘membersihkan’ Jalur Gaza, yang dilanjutkan dengan penawaran pemukiman bagi warga Palestina di Yordania dan Mesir.

Kepresidenan Palestina menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa rakyat Palestina "tidak akan pernah meninggalkan tanah mereka atau tempat-tempat suci mereka." Mereka juga menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan terulangnya bencana (Nakba) yang terjadi pada 1948 dan 1967. "Rakyat Palestina dan para pemimpin mereka dengan tegas menolak segala kebijakan atau tindakan yang ditujukan untuk merusak persatuan tanah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur," tambah pernyataan tersebut.

Kelompok pejuang Palestina Hamas juga mengecam seruan Trump untuk memukimkan kembali penduduk Gaza di negara-negara tetangga. "Rakyat kami, yang telah berdiri teguh dalam menghadapi tindakan genosida paling mengerikan dalam sejarah modern yang dilakukan oleh tentara pendudukan Israel yang fasis, menolak dengan tegas rencana apa pun untuk relokasi atau deportasi mereka dari tanah mereka," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Kelompok tersebut meminta pemerintah AS "untuk membatalkan usulan-usulan tersebut, yang sejalan dengan rencana Israel dan bertentangan dengan hak dan keinginan bebas rakyat kami." Hamas juga menuntut agar pemerintah AS bekerja agar rakyat Palestina dapat mencapai kebebasan dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Hamas lebih lanjut meminta Washington untuk menekan Israel agar mempercepat mekanisme untuk membangun kembali apa yang telah hancur selama perang brutal di Gaza dan memulihkan kehidupan normal di jalur tersebut. Selain itu, mereka mengimbau negara-negara Arab dan Islam, khususnya Mesir dan Yordania, untuk menegaskan kembali posisi mereka dalam menolak pemukiman kembali dan deportasi, serta memberikan dukungan kepada rakyat Palestina.

Seruan Trump muncul sepekan setelah perjanjian gencatan senjata di Gaza pada 19 Januari, yang menangguhkan perang yang telah menyebabkan lebih dari 47.000 warga Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.

Serangan Israel juga menyebabkan lebih dari 11 ribu orang hilang, dengan kerusakan yang meluas dan krisis kemanusiaan global yang mendalam. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di Gaza. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga