Pagar Laut Ilegal Ancam Kehidupan Nelayan Pantai Utara Banten, Tindakan Presiden Prabowo Belum Terlaksana

 

Repelita Jakarta - Kehidupan nelayan di pantai utara Banten semakin terpuruk akibat keberadaan pagar laut ilegal yang menghalangi aktivitas mereka. Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk mencabut dan mengusut tuntas masalah ini, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.

Langkah-langkah yang telah diambil, seperti penyegelan pagar laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak memberikan solusi yang efektif bagi para nelayan.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menyoroti bahwa perintah Presiden Prabowo untuk mencabut dan mengusut tuntas pagar laut tersebut seharusnya dilaksanakan dengan tegas. “Apa artinya itu bagi para nelayan? Mereka tetap kesulitan melaut.

Penghasilan harian mereka terus menyusut karena harus berputar, menambah biaya bensin, dan takut jika malam hari perahu-perahu mereka rusak karena pagar itu,” terangnya dalam sebuah wawancara.

Hersubeno menekankan bahwa tindakan penyegelan saja tidak cukup karena pagar laut itu tetap menghalangi aktivitas nelayan. Ia menambahkan bahwa belum ada tindakan nyata di lapangan, sehingga nelayan terus mengalami kesulitan melaut.

Pagar laut tersebut menyebabkan nelayan harus memutar lebih jauh untuk menghindarinya, sehingga konsumsi bahan bakar bertambah. Selain itu, risiko kerusakan perahu pada malam hari juga meningkat karena pagar yang tidak terlihat jelas. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan harian nelayan yang semakin merosot.

Hersubeno juga menyoroti adanya tarik-menarik tanggung jawab di antara pejabat terkait. Beberapa pihak saling melempar tanggung jawab, sementara upaya untuk memanggil pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk Agung Sedayu Group, belum dilakukan. Ia mencatat bahwa kelompok nelayan yang diduga membangun pagar secara swadaya turut memperkeruh situasi ini.

Kasus ini pertama kali mencuat karena dugaan kaitannya dengan pengembangan Pantai Indah Kapuk 2. Hersubeno mengungkapkan pernyataan Said Didu yang menduga lambannya pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang berusaha menggagalkan upaya tersebut, termasuk kaki tangan oligarki. “Said Didu, orang yang pertama kali meributkan kasus ini karena kaitannya dengan Pantai Indah Kapuk 2, menduga bahwa perintah Presiden Prabowo itu digoreng oleh kaki tangan Jokowi dan oligarki,” jelasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga