"KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap PAW, Kris Tjantra Minta KPK Profesional"

 

Repelita Jakarta - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, 7 Januari 2025. Penggeledahan ini terkait dengan status Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra menilai penggeledahan tersebut sebagai upaya untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kasus-kasus yang lebih besar dan belum mendapatkan perhatian serius. Ia mengingatkan agar KPK bertindak adil dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus lain yang merugikan negara. Kris khawatir bahwa tindakan KPK ini lebih berfokus pada permainan politik daripada penegakan hukum yang sebenarnya.

"Saya berharap KPK jangan tebang pilih, kasus korupsi yang jauh lebih besar sampai saat ini belum ada penyelesaian. Kenapa kasus Hasto yang dikaitkan dengan Harun Masiku yang sudah selesai dan Hasto tidak terlibat, seperti dipolitisir berlebihan," ujar Kris.

Kris juga mempertanyakan urgensi penggeledahan ini, yang diduga memiliki kepentingan tertentu di luar upaya penegakan hukum. Penyidik KPK sebelumnya telah banyak memeriksa saksi terkait perkara Harun Masiku, dan bukti suap sudah ada di tangan KPK. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut sudah lama dan telah inkracht di Pengadilan Tipikor pada tahun 2020.

"Semua bukti soal suap Harun Masiku sudah ada di KPK, kasusnya sudah sangat lama dan sudah inkracht di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat 2020 lalu," ujarnya.

Menurut Kris, penggeledahan ini tidak relevan karena tuduhan terhadap Hasto tidak berkaitan dengan kerugian negara. Hasto pun bukan pejabat publik atau pejabat negara yang dapat merugikan negara dalam kasus ini.

"Hasto pun bukan pejabat publik dan pejabat negara serta tidak merugikan negara dalam kasus ini," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar KPK tetap profesional dalam menjalankan tugasnya dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Kris menegaskan bahwa tindakan yang ceroboh dapat mencemarkan kredibilitas KPK di mata publik.

"Jangan membuat publik menjadi meragukan kredibilitas KPK dengan tindakan hal seperti ini," tambahnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga