Pimpinan KPK Minta Laporkan Terkait Video Korupsi Pejabat, Guntur Romli: KPK Masih Bisa Dipercaya?

 

Repelita Jakarta – Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pernyataannya yang meminta laporan resmi mengenai video dugaan skandal korupsi pejabat negara yang diungkap oleh Hasto Kristiyanto.

Guntur Romli menilai kepercayaan publik terhadap KPK semakin menurun akibat penanganan kasus yang kontroversial dan dinilai tidak konsisten. Ia menyebut salah satu contoh adalah kasus tersangka CSR Bank Indonesia, yang statusnya diralat oleh KPK.

“Yaah tersangka kasus CSR BI saja bisa diralat,” ujar Guntur Romli dalam keterangannya di aplikasi X @GunRomli (29/12/2024).

Politikus ini juga menyinggung laporan Ubedillah Badrun mengenai dugaan korupsi anak-anak Presiden Jokowi, yang hingga kini dianggap tidak mendapat tindak lanjut serius dari KPK.

"Laporan Ubedillah Badrun soal dugaan korupsi anak-anak Jokowi," cetusnya.

Guntur Romli bahkan mengungkapkan kekecewaannya terhadap berbagai laporan lain, termasuk laporan ekonom almarhum Faisal Basri, yang disebutnya juga diabaikan oleh lembaga antirasuah tersebut.

"(Juga laporan) Almarhum Faisal Basri dll (Tidak diproses)," tandasnya.

Guntur kemudian melontarkan pertanyaan menohok kepada publik mengenai posisi KPK yang disebutnya tidak lagi dapat dipercaya sebagai lembaga antirasuah.

“Apa KPK masih bisa dipercaya?” tanya Guntur.

Sebagai informasi, KPK sebelumnya merespons informasi mengenai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang diduga membuat puluhan video terkait skandal korupsi pejabat negara. Hal ini mencuat setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa Hasto diharapkan untuk melaporkan dugaan praktik korupsi yang diketahuinya kepada pihak berwenang. Tessa juga menegaskan bahwa laporan resmi dari Hasto diperlukan agar bukti-bukti yang dimilikinya bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

Tessa mengingatkan bahwa Hasto dapat melaporkan temuannya ke tiga Aparat Penegak Hukum (APH) utama, yakni KPK, Kejaksaan, atau Polri.

Netizen turut memberikan tanggapan. Pengguna Twitter @rama_rahman menulis, “Lembaga antirasuah seharusnya tidak boleh pilih kasih, kalau memang ada bukti harusnya diproses dengan serius.”(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga