"Penghukuman Jokowi Dimulai dari PDIP, M Rizal Fadillah Desak Pertanggungjawaban Politik"

 

Repelita, Jakarta 17 Desember 2024 – Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah menilai bahwa penghukuman Jokowi dimulai dari internal partainya, PDI Perjuangan. Menurutnya, pemecatan Jokowi beserta keluarga dari PDIP menjadi langkah awal dalam proses penegakan keadilan politik.

M Rizal Fadillah menegaskan bahwa berbagai upaya untuk menghukum Jokowi atas dugaan praktik nepotisme, ijazah palsu, serta sejumlah kasus lainnya terus memunculkan desakan dari berbagai elemen masyarakat. Namun, selama Jokowi masih menjabat sebagai Presiden, kekuasaan yang dimilikinya mampu mempengaruhi jalannya hukum.

Bahkan, sejumlah isu besar seperti penggarapan IKN yang dinilai sebagai simbol pemborosan, konflik Rempang yang menyangkut kedaulatan nasional, hingga proyek PIK 1 dan PIK 2 yang melibatkan pengambilan tanah rakyat oleh pengusaha nakal, semuanya menunjukkan perlunya Jokowi dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Rizal, Jokowi mencari perlindungan melalui berbagai pihak, baik dari konglomerasi yang disebut sebagai 'Naga', Prabowo sebagai pesaing politik, maupun aparat penegak hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Semua elemen ini disebut menjadi jaringan untuk menjaga pengaruh dan kekuasaan Jokowi.

Meski pemecatan dari PDIP dianggap terlambat, hal tersebut menjadi titik awal dalam proses penghukuman politik Jokowi. Rizal memprediksi bahwa potensi pergeseran dukungan politik, seperti mundurnya para pengusaha dan transfer kekuasaan di lembaga pemerintah, dapat menjadi titik krusial dalam pertarungan politik ini.

Rizal menyerukan kepada semua elemen bangsa untuk menuntut pertanggungjawaban Jokowi atas kerusakan politik dan negara yang telah diperbuatnya. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, keadilan bagi rakyat Indonesia dapat terus terhalang oleh praktik kekuasaan yang tidak etis dan tidak konstitusional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga