Repelita Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Yasonna H. Laoly menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku.
Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Yasonna masih berstatus saksi dalam kasus ini. Keduanya dilarang bepergian ke luar negeri, sebuah langkah yang diumumkan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, pada Jumat, 27 Desember 2024.
“KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap YHL (Yasonna H Laoly) dan HK (Hasto Kristiyanto),” kata Tessa dalam keterangannya.
Penyidikan menunjukkan bahwa Yasonna dan Hasto telah menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus ini. Hasto, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, diperiksa lebih dulu, diikuti oleh Yasonna, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diperiksa pada 18 Desember 2024.
Yasonna diminta menjelaskan mengenai surat permintaan fatwa yang dikirimkan oleh DPP PDIP ke Mahkamah Agung (MA).
“Kapasitas saya sebagai Ketua DPP. Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung (MA), untuk permintaan fatwa,” ungkap Yasonna saat diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Fatwa tersebut menjadi bagian penting dalam strategi Hasto untuk memastikan Harun Masiku bisa menjadi legislator di Kompleks Parlemen, Senayan, setelah gagal membujuk kader PDIP lainnya, Riezky Aprilia, untuk mundur dalam Pemilu 2019. Hasto diduga menggunakan surat fatwa tersebut untuk memengaruhi Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa Hasto adalah aktor utama dalam kasus ini, menggunakan berbagai metode termasuk suap untuk memanipulasi proses PAW.
“HK mengatur dan mengendalikan DTI (Donny Tri Istiqomah) untuk menyusun kajian hukum dan surat pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU,” kata Setyo dalam konferensi pers.
Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan Harun Masiku untuk menghindari penyidikan dengan merusak bukti dan melarikan diri.
“HK memerintahkan untuk menelepon Harun Masiku supaya merendah HP-nya dalam air dan segera melarikan diri,” kata Setyo.
Penyidikan terhadap kasus ini masih berlangsung, dengan KPK menelusuri berbagai aspek dan bukti yang terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh senior dari PDIP. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
